Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia mengalami tantangan serius menjelang pemilihan umum pada tahun 2024. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, terungkap bahwa laju pertumbuhan industri ini mengalami kontraksi mencapai -1,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas industri dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompleks.

Dampak Minimnya Kontribusi Pemilu
Meskipun diharapkan bahwa momentum politik akan memberikan dorongan bagi industri, realitasnya menunjukkan sebaliknya. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Ditjen IKFT Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan, menyatakan bahwa pesanan untuk produk TPT mengalami penurunan signifikan. Hal ini disebabkan oleh pergeseran preferensi dalam kampanye politik yang kini lebih didominasi oleh media elektronik, mengurangi permintaan akan atribut seperti kaos dan spanduk yang biasanya diminati selama tahun politik.

Tantangan Impor dan Penyelundupan
Salah satu kendala utama bagi industri TPT adalah masuknya barang impor ilegal yang membanjiri pasar domestik. Hal ini menggerus daya saing produk lokal dan mengancam keberlangsungan industri. Adie menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah dengan menetapkan neraca komoditas untuk mengelola pasokan dan permintaan bahan baku. Hal ini diharapkan dapat mengurangi impor secara bertahap dan mengatasi permasalahan impor ilegal yang semakin merajalela.

Peran Pakaian Bekas dalam Industri TPT
Impor ilegal juga mencakup pakaian bekas yang menjadi masalah serius dalam industri TPT. Penyelundupan barang melalui jalur ilegal, yang disebut sebagai "pelabuhan tikus", telah menjadi biang kerok bagi industri tekstil. Kendala ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi, yang menyoroti potensi industri tetapi juga mengakui gangguan yang ditimbulkan oleh pakaian bekas.

Langkah Menuju Pemulihan
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas dalam mengatur impor dan menindak penyelundupan barang ilegal. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan inovasi dan daya saing industri tekstil dalam negeri agar dapat bersaing secara global. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi kunci dalam memperkuat industri TPT Indonesia di tengah dinamika politik dan pasar yang terus berubah.