Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mengingatkan akan potensi serbuan barang impor, terutama dari China, yang bisa membanjiri pasar domestik Indonesia kembali. Dalam pernyataannya, Redma menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pasar domestik yang bisa semakin buruk jika hal tersebut terjadi. Pertumbuhan ekonomi China yang tidak sesuai dengan ekspektasi telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian beberapa negara, termasuk Jepang yang dilaporkan mengalami resesi. Dampak ini kemungkinan akan berlanjut hingga ke Indonesia, termasuk dalam bentuk tumpahan barang dari China.

"Resesi di Jepang akan menambah tekanan terhadap ekspor. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa ekspor TPT (tekstil dan produk tekstil) hanya mencapai US$11,74 miliar, mengalami penurunan hingga 16%," ungkap Redma.

Beliau menambahkan, "Pasar Jepang telah lama didominasi oleh produk China. Barang-barang yang sebelumnya ditujukan untuk pasar Jepang kemungkinan besar akan dialihkan ke Indonesia."

Redma berharap pemerintah Indonesia akan serius dalam menangani serbuan barang impor ke pasar domestik. Dia menyoroti perlunya penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku ilegal serta perbaikan dalam kebijakan perdagangan untuk mendorong penggunaan bahan baku lokal dan memperkuat integrasi industri dalam negeri.

Menanggapi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Redma menyatakan bahwa belum terlihat dampak signifikan dari regulasi tersebut. Bahkan, beberapa pihak termasuk pengusaha juga masih menyuarakan protes terhadap peraturan baru yang dikeluarkan pada 11 Desember 2023 lalu.

"Ini menunjukkan bahwa belum ada satu visi yang jelas dalam penguatan integrasi industri. Pemerintah harus mengatur impor secara ketat untuk mendorong penggunaan bahan baku lokal dan memperkuat integrasi industri," jelasnya.

Redma juga menyoroti bahwa daya konsumsi di dalam negeri sebenarnya masih kuat, namun sekitar 60% pasar domestik dikuasai oleh barang impor ilegal. Situasi ini menjadi salah satu penyebab terus berlanjutnya gelombang PHK di Indonesia.

"Konsumsi masih cukup kuat, tetapi barang impor terus banjir masuk. Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menanggulangi hal ini agar industri dalam negeri dapat berkembang secara optimal," tegas Redma.

Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mengendalikan serbuan barang impor, meningkatkan perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta memperkuat integrasi industri untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.