Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung penuh wacana pemindahan pintu masuk produk impor ke wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi UMKM dari persaingan yang tidak sehat dengan produk impor ilegal. Teten mengapresiasi langkah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas peredaran produk impor ilegal yang mengancam keberlangsungan UMKM di Indonesia.
"Saya dukung Pak Mendag, penyelundupan itu rumit dan kita memang harus ada [Satgas]," ujar Teten , Rabu (24/7/2024). Ia juga setuju dengan rencana memindahkan pintu masuk impor barang konsumsi ke wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Sulawesi. Menurutnya, lokasi pintu masuk yang lebih jauh dapat menambah ongkos kirim produk impor, sehingga harga produk impor tidak akan terlalu murah dan produk lokal bisa lebih berdaya saing.
Namun, Teten menegaskan bahwa pemindahan pintu masuk impor ini sebaiknya hanya untuk produk jadi atau consumer goods, bukan untuk impor bahan baku industri. "Semua negara terapkan tarif dan nontarif, kalau kita yang nontarif, salah satu caranya pindahin tempat masuknya barang impor, taro paling luar dari Indonesia kan," jelasnya.
Pemerintah kembali merancang ulang pintu masuk barang impor ke Tanah Air. Terbaru, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke wilayah timur Indonesia. Rencana ini akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas). Tujuh komoditas tersebut adalah tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil jadi lainnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindahkan ke luar Pulau Jawa, tepatnya ke Pelabuhan Sorong di Papua Barat dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Pindahnya pintu masuk sejumlah komoditas impor ke luar Pulau Jawa juga memberikan dampak positif terhadap industri pelayaran nasional. Agus menyebut, Indonesia saat ini menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkutan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik. "Jadi multiplier effect sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur," ujarnya.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sebelumnya juga menyampaikan usulan pemindahan pintu masuk impor ini, usai melakukan pertemuan dengan Menperin Agus. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan, pergeseran pintu masuk impor akan dilakukan jika pelabuhan yang ada sudah over kapasitas. "Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas [rapat terbatas], apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain," jelas Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).
Dengan pemindahan pintu masuk impor ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan lebih bagi UMKM di Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik.