Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) secara tegas mendesak Presiden Jokowi untuk segera memecat Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Desakan ini dilatarbelakangi oleh penilaian bahwa Sri Mulyani menjadi penyebab utama dari ambruknya industri tekstil lokal. Koordinator AMTI, Agus Riyanto, menyatakan bahwa hingga saat ini praktik importasi borongan terus terjadi tanpa ada tindakan tegas atau larangan dari Kementerian Keuangan.

"Hal ini sangat mendesak, kami menghindari keterpurukan yang lebih dalam lagi dalam tiga bulan ke depan sebelum pemerintahan baru dimulai," ungkap Agus dalam pernyataan resminya pada Selasa (20/8/2024). Ia menambahkan bahwa pemerintah seolah merestui praktik impor ilegal yang merugikan industri tekstil dalam negeri.

Meskipun pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, telah membentuk Satuan Tugas (SATGAS) untuk menanggulangi impor ilegal, Agus menilai langkah ini tidak cukup efektif. Kondisi industri tekstil justru semakin memburuk. Menurutnya, SATGAS hanya beroperasi di pasar dalam negeri, sementara masalah utama terletak di pelabuhan, di mana Bea Cukai dinilai terus membuka pintu bagi praktik importasi ilegal. "Hingga saat ini sepertinya tidak ada niatan dari Menteri Keuangan untuk mengatasi permasalahan ini," tuturnya.

Sikap serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman, yang menyatakan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) masih terpuruk, meskipun pada bulan Juni lalu sempat ada sedikit perbaikan dengan adanya pesanan seragam. "Kami sangat mengharapkan belas kasihan dari pemerintah untuk menolong kami. Di sini kami mengemis keadilan kepada Menteri Keuangan untuk segera melarang praktik impor borongan," tegas Nandi.

Desakan ini mencerminkan keresahan yang mendalam di kalangan pelaku industri tekstil, yang merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini tidak memadai untuk melindungi industri lokal dari gempuran impor ilegal. Jika tidak ada tindakan tegas dalam waktu dekat, dikhawatirkan industri tekstil nasional akan semakin terpuruk, bahkan sebelum pemerintahan baru terbentuk.