Penyelundupan tekstil kembali menjadi sorotan utama Presiden Prabowo Subianto, yang menilai aktivitas ini memberikan dampak besar pada industri tekstil nasional. Dalam pidatonya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 di Jakarta, 30 Desember 2024, Prabowo menekankan pentingnya menghentikan kebocoran dan penyelundupan yang telah merugikan industri dan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia.

Dampak Penyemundupan Tekstil Terhadap PHK
Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, peringatan Prabowo adalah sinyal penting bagi semua pihak. Ia menegaskan bahwa penyelundupan tekstil berkaitan erat dengan lapangan kerja nasional, di mana lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu dampaknya yang nyata.

"Ini merupakan lonceng peringatan bagi semua pihak bahwa penyelundupan tekstil berdampak langsung pada pekerja dan industri nasional," ujar Noel, sapaan akrabnya.

Keluhan mengenai kondisi ini sebelumnya telah disampaikan oleh Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI). Dalam dua tahun terakhir, menurut APSyFI, sekitar 60 pabrik terancam tutup akibat impor ilegal. Dampaknya, sekitar 250 ribu tenaga kerja terkena PHK. Noel pun mendesak agar data ini segera diverifikasi dan direspons dengan langkah konkret oleh instansi terkait.

Ancaman Deindustrialisasi
Impor ilegal tekstil tak hanya memukul industri tekstil dan produk tekstil (TPT), tetapi juga melemahkan sektor petrokimia sebagai penyedia bahan baku utama tekstil. APSyFI menilai, situasi ini mempercepat laju deindustrialisasi di Indonesia.

Noel menyoroti bahwa efek domino dari penyelundupan ini sudah terlihat pada melemahnya industri Purified Terephthalic Acid (PTA), bahan baku utama tekstil. Jika dibiarkan, hal ini dapat menghambat upaya industrialisasi yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Peran Aparatur Hukum dalam Penanganan Penyemundupan
Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemberantasan penyelundupan memerlukan peran aktif aparatur hukum. Ia berkomitmen untuk mengkaji penguatan kapasitas aparatur hukum guna mencegah kebocoran dan penyelundupan yang selama ini terjadi.

“Bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab. Semua instansi pemerintah harus terlibat. Sayangnya, sering kali Kemnaker hanya menjadi pihak yang membersihkan masalah di hilir,” tegas Prabowo.

Harapan dan Solusi ke Depan
Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan kolaborasi lintas instansi serta tindakan tegas terhadap pelaku penyelundupan. Selain itu, transparansi data dan penegakan hukum harus menjadi prioritas. Dengan langkah ini, diharapkan industri tekstil dan pekerjanya dapat kembali memperoleh keadilan dan daya saing di pasar nasional maupun global.

Penyelundupan tekstil adalah tantangan besar yang membutuhkan solusi bersama. Langkah tegas yang diambil saat ini tidak hanya akan menyelamatkan industri tekstil tetapi juga menjaga keberlanjutan lapangan kerja di Indonesia.