Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 dapat diselesaikan bulan depan. Regulasi ini dinilai sebagai faktor utama meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di industri tekstil nasional akibat lonjakan impor produk tekstil. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), kebijakan tersebut menyebabkan volume impor tekstil naik 4,29% secara bulanan pada Mei 2024, mencapai 194.870 ton. Akibatnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal mengalami penurunan permintaan, terutama di sektor garmen.

Pemerintah saat ini sedang mencari solusi atas permasalahan mekanisme impor bagi industri TPT. Budi Santoso menyatakan bahwa pihaknya mengundang perwakilan pelaku industri dari hulu hingga hilir untuk membahas mekanisme impor, khususnya untuk pakaian jadi. Permendag No. 8 Tahun 2024 merupakan revisi ketiga dari Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang menghapus syarat pertimbangan teknis untuk impor pakaian dan aksesori jadi.

Dampak dari kebijakan ini terlihat dari penurunan drastis rata-rata utilisasi industri garmen hingga 30% sepanjang tahun lalu akibat maraknya produk impor melalui lokapasar dan media sosial. Hal ini turut menyebabkan PHK terhadap 11.000 pekerja di enam pabrik tekstil, dengan PHK terbesar terjadi di PT Sai Apparel, Jawa Tengah, yang berdampak pada sekitar 8.000 pekerja.

Selain industri tekstil, pemerintah juga tengah membahas regulasi baru terkait impor singkong dan tepung tapioka. Budi Santoso menegaskan bahwa impor singkong tetap diperbolehkan tetapi akan dibatasi melalui rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume impor tepung tapioka pada Januari–November 2024 mencapai 295.673 ton, tertinggi sejak 2020, dengan nilai impor sebesar US$ 160,2 juta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa lonjakan impor tepung tapioka disebabkan oleh anjloknya harga singkong petani lokal. Sebagai langkah pengendalian, Kementerian Pertanian berencana mengusulkan larangan terbatas (lartas) terhadap impor tepung tapioka. BPS juga mencatat bahwa impor singkong meningkat lebih dari sembilan kali lipat secara tahunan dalam 11 bulan pertama 2024, mencapai 5.548 ton, dengan nilai impor naik 609,11% menjadi US$ 1,65 juta atau sekitar Rp26,76 miliar. Mayoritas singkong impor berasal dari Vietnam, dengan volume tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan impor dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri agar sektor tekstil dan pertanian tidak semakin terpuruk akibat kebijakan perdagangan yang kurang berpihak pada produsen lokal.