Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia tengah menghadapi tekanan berat. Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah lebih besar dan fundamental untuk menyelamatkan sektor ini, terutama jika industri TPT masih dianggap sebagai sektor penting bagi perekonomian nasional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia, Mohammad Faisal, menegaskan bahwa insentif saja tidak cukup untuk menyelamatkan industri ini. "Kondisi atau kasus Sritex ini perlu menjadi perhatian tambahan. Jika ingin industri tekstil menjadi prioritas pemerintah, diperlukan kebijakan yang lebih besar dan fundamental," ujarnya pada Senin, 3 Maret 2025.

Industri TPT domestik telah mengalami tekanan berat dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan utama berasal dari meningkatnya barang impor, baik legal maupun ilegal, serta kebijakan yang dinilai kurang mendukung sektor ini. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat turut memperparah kondisi industri TPT, menyebabkan penjualan melambat dan menghambat pertumbuhan sektor ini.

Di sisi lain, ekspor industri tekstil Indonesia juga menghadapi hambatan besar. Faisal mengkhawatirkan potensi hambatan perdagangan yang lebih ketat setelah terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat. "Selama ini, TPT menikmati fasilitas GSP dari Pemerintah AS. Separuh dari ekspor kita ke AS, jadi tekanannya sangat besar," jelasnya.

Lebih lanjut, Faisal menekankan bahwa permasalahan yang menimpa perusahaan seperti Sritex seharusnya menjadi bahan refleksi bagi semua pihak. Menurutnya, masalah di industri TPT tidak hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh faktor internal perusahaan, termasuk manajemen di tingkat korporasi. "Kita perlu melihat lebih jauh, bukan hanya di level kebijakan, tetapi juga bagaimana pengelolaan perusahaan di sektor ini," tambahnya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, industri tekstil membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah agar tetap mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan global. Langkah strategis dan kebijakan yang lebih komprehensif menjadi kunci untuk memastikan sektor ini tetap berkontribusi bagi perekonomian nasional.