Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Padat Karya. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi penting dalam melindungi sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari ancaman dumping produk impor yang semakin marak.
Chusnunia menegaskan bahwa industri TPT memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia dengan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 2 miliar dolar AS dalam ekspor per tahun. Namun, industri ini sedang menghadapi tantangan besar akibat persaingan global yang ketat dan praktik perdagangan yang tidak adil.
“Industri tekstil sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap ekspor. Jika kita tidak mengambil langkah tegas, ancaman PHK massal dan melemahnya rantai pasok bisa terjadi,” ungkap Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Sebagai Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif DPP PKB, Chusnunia juga menyoroti perlunya pemberian insentif bagi industri tekstil lokal agar tetap kompetitif. Menurutnya, stimulus dalam bentuk keringanan pajak, subsidi energi, dan akses pembiayaan yang lebih mudah sangat diperlukan untuk mendukung pelaku usaha dalam negeri menghadapi tantangan global.
“Untuk menjaga daya saing industri tekstil nasional, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata. Insentif fiskal dan kemudahan pembiayaan akan sangat membantu pelaku usaha dalam menghadapi tantangan berat ini,” tambahnya.
Di samping itu, Chusnunia menekankan pentingnya keseimbangan antara percepatan perizinan dengan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, penyederhanaan birokrasi tidak boleh mengorbankan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
“Proses perizinan memang perlu dipermudah, tetapi tidak boleh mengorbankan aspek keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar Satgas yang akan dibentuk dapat bekerja secara sinergis dengan kementerian terkait, asosiasi industri, dan pelaku usaha. Keberhasilan Satgas, menurutnya, tidak hanya bergantung pada regulasi yang dihasilkan tetapi juga koordinasi yang efektif antara sektor publik dan swasta.
“Satgas ini harus berfungsi sebagai garda terdepan yang merumuskan kebijakan konkret dan berorientasi pada solusi. Keberhasilan Satgas sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja untuk memastikan dampak positif yang nyata,” ujar Chusnunia.
Ia berharap pemerintah segera merealisasikan pembentukan Satgas serta kebijakan terkait guna memastikan keberlanjutan dan daya saing industri padat karya, khususnya sektor tekstil. Menurutnya, kebijakan yang tepat akan memungkinkan industri tekstil Indonesia tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.