Pemerintah semakin serius menindak praktik penyelundupan dan mafia perdagangan ilegal yang merugikan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa akan ada penangkapan besar-besaran terhadap para pelaku penyelundupan di sejumlah sektor strategis seperti rokok, tekstil, dan baja.

Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi daftar nama-nama yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut dan siap menindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku. Ia menyebut bahwa salah satu modus utama yang digunakan para pelaku adalah under invoicing, yaitu praktik pelaporan nilai barang impor yang lebih rendah dari harga sebenarnya demi menghindari pajak dan bea masuk.

“Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin. Banyak di sektor tekstil, baja, dan lainnya. Sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kita pilih siapa yang akan diproses,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Meski belum menyebutkan besaran kerugian negara, Purbaya menuturkan bahwa pihaknya tengah menghitung potensi pengembalian uang dari hasil praktik ilegal tersebut. Ia juga memastikan penindakan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan tugas khusus kepadanya dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara pada 20 Oktober 2025.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya percepatan perekonomian nasional melalui penegakan hukum di sektor keuangan dan perdagangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Purbaya juga membuka kanal pengaduan masyarakat bernama “Lapor Pak Purbaya”, yang memungkinkan publik untuk melaporkan langsung berbagai pelanggaran dan keluhan terkait layanan pajak dan bea cukai.

Program pengaduan yang diluncurkan sejak 15 Oktober 2025 itu menerima laporan melalui WhatsApp di nomor 082240406600. Dalam dua hari pertama, kanal tersebut telah menerima 15.933 laporan, dengan 2.648 di antaranya sudah diverifikasi. Dari jumlah tersebut, 189 termasuk kategori aduan, sementara 2.459 lainnya merupakan non-aduan. Sisanya masih dalam tahap verifikasi.

Purbaya menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya untuk membersihkan praktik curang di lingkungan perdagangan, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga fiskal negara. “Kami akan monitor terus, apakah masih ada yang nekat bermain curang,” ujarnya.

Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap dapat memulihkan ketertiban dalam tata niaga nasional sekaligus melindungi industri dalam negeri—khususnya sektor baja dan tekstil—dari praktik kecurangan yang merusak iklim usaha yang sehat.