Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penguatan sinergi lintas kementerian guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan merupakan upaya penting dalam menjaga perlindungan tenaga kerja di tengah tekanan yang dihadapi sektor tersebut.

Menurut Netty, industri tekstil masih memegang peranan strategis dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Namun, tingginya jumlah pekerja yang terdampak PHK dalam beberapa waktu terakhir menjadi sinyal perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran agar keberlangsungan industri dan perlindungan pekerja dapat berjalan seimbang.

Ia menegaskan bahwa pencegahan PHK harus menjadi prioritas bersama, mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan sangat luas. Kebijakan ini dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan pasca-PHK, yang sering kali membuat pekerja kehilangan perlindungan secara optimal.

Netty juga menyoroti berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah, seperti keringanan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kebijakan pengupahan. Namun, menurutnya, insentif tersebut perlu diiringi dengan penguatan pengawasan serta dukungan konkret agar industri tekstil mampu bertahan di tengah tantangan global dan domestik.

Ia menilai skema perlindungan seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada dasarnya sudah disiapkan negara. Meski demikian, efektivitas skema tersebut akan menurun apabila PHK terjadi secara masif. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan dinilai jauh lebih krusial untuk melindungi pekerja secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Netty mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, serta kementerian teknis lainnya untuk merumuskan solusi jangka pendek dan jangka menengah. Solusi tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan industri tekstil sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi.

Dengan sinergi kebijakan yang solid, DPR berharap gelombang PHK di industri tekstil dapat ditekan, sehingga stabilitas ketenagakerjaan dan daya saing industri nasional tetap terjaga.