Rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru di sektor tekstil menuai beragam catatan dari para pengamat. Pengamat BUMN dari Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, menilai pembentukan BUMN tekstil justru berisiko dan bukan solusi utama bagi persoalan industri tekstil nasional saat ini.

Menurut Danang, permasalahan mendasar industri tekstil Indonesia bukan terletak pada absennya BUMN, melainkan pada kebijakan perdagangan yang belum mampu mengendalikan arus impor. Banjir produk impor, terutama dengan harga murah, dinilai telah melemahkan industri tekstil dalam negeri. Selama persoalan impor tidak dibenahi, pendirian BUMN tekstil dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan.

Ia menegaskan, langkah yang lebih dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang berpihak pada pelaku industri yang sudah ada, seperti pemberian insentif dan perlindungan pasar domestik. Tanpa perbaikan tata kelola perdagangan lintas batas, suntikan dana besar sekalipun dikhawatirkan akan sia-sia.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan. Ia menilai belum ada urgensi bagi pemerintah untuk kembali membangun BUMN di sektor tekstil. Herry menyinggung pengalaman PT Industri Sandang Nusantara, BUMN tekstil sebelumnya yang akhirnya kalah bersaing, mengalami kerugian, dan dibubarkan pada 2023.

Herry mengingatkan, keberadaan BUMN baru justru berpotensi menambah tekanan bagi industri tekstil nasional, terutama jika perusahaan tersebut masuk hingga ke sektor hilir seperti produk pakaian jadi. Menurutnya, hal tersebut dapat menciptakan persaingan baru yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang saat ini sudah menghadapi tekanan berat dari produk impor dan pakaian bekas.

Meski demikian, jika pembentukan BUMN tekstil tetap menjadi keputusan pemerintah, Herry menyarankan agar perusahaan tersebut fokus pada pemenuhan rantai pasok, khususnya sebagai produsen bahan baku. Selama ini, ketergantungan terhadap impor bahan baku masih menjadi masalah utama industri tekstil nasional. Dengan fokus di sektor hulu, BUMN dinilai dapat berperan sebagai pendukung industri, bukan pesaing.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Indonesia pernah memiliki BUMN tekstil dan berencana menghidupkannya kembali. Pemerintah pun menyiapkan pendanaan sebesar USD 6 miliar yang akan dikelola melalui Danantara.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan seluruh investasi yang dilakukan Danantara harus melalui kajian dan uji kelayakan. Selain aspek profitabilitas, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu parameter penting dalam pengambilan keputusan investasi. Menurutnya, sektor tekstil memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, sehingga tetap menjadi pertimbangan strategis meskipun tingkat pengembalian investasinya tidak terlalu tinggi.