Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil mendapat tanggapan dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI). Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta menyatakan, rencana tersebut merupakan hasil kajian pemerintah yang juga melibatkan asosiasi pelaku industri, sehingga bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba.

Menurut Redma, pembentukan BUMN tekstil dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperdalam struktur industri nasional. Namun demikian, langkah tersebut harus dibarengi dengan perbaikan iklim usaha secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya pembenahan kebijakan perdagangan, pemberian insentif yang mampu meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan, serta simplifikasi dan transparansi birokrasi, khususnya dalam proses perizinan.

Pembentukan BUMN tekstil merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan rencana pendanaan sebesar US$ 6 miliar yang disiapkan melalui Danantara. Redma menilai, selain digunakan langsung untuk BUMN, dana tersebut juga dapat diarahkan sebagai investasi pemicu bagi sektor swasta, sehingga mampu mendorong investasi lanjutan hingga mencapai US$ 60 miliar.

APSyFI menyatakan tidak khawatir kehadiran BUMN tekstil akan menjadi pesaing bagi produsen benang dan serat yang sudah ada. Redma meyakini, dengan pengaturan yang tepat, akan tercipta kompetisi yang adil antara BUMN dan swasta. Bahkan, ia berharap keberadaan BUMN tekstil dapat membuat pemerintah lebih memahami ketidakadilan persaingan yang selama ini dialami industri dalam menghadapi barang impor dumping dan impor ilegal.

Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam merealisasikan rencana tersebut karena BUMN akan masuk ke sektor yang selama ini dinilai lebih efisien dikelola oleh swasta. Menurutnya, jika salah langkah, pembentukan BUMN tekstil justru berpotensi meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja, terutama jika menjadi pesaing langsung bagi produsen tekstil eksisting yang kondisinya masih rapuh.

Pemerintah sendiri menegaskan alasan pembentukan BUMN tekstil berkaitan dengan posisi industri tekstil dan garmen sebagai garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia pernah memiliki BUMN tekstil di masa lalu dan kini berencana menghidupkannya kembali, dengan dukungan pendanaan sebesar US$ 6 miliar dari Danantara.

Airlangga juga menyoroti masih lemahnya rantai nilai industri tekstil nasional, khususnya pada produksi benang, kain, proses pencelupan, pencetakan, dan penyempurnaan. Ia berharap pembentukan BUMN tekstil baru dapat menjadi motor modernisasi dan pendalaman industri, sehingga daya saing tekstil nasional dapat diperkuat secara berkelanjutan.