Rencana pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil dari nol telah memicu perdebatan luas di kalangan pelaku industri. Dengan suntikan modal sekitar 6 miliar dolar AS atau setara Rp101 triliun, pemerintah menargetkan kebangkitan industri tekstil nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus melipatgandakan nilai ekspor dari 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam satu dekade. Ambisi ini diproyeksikan menjadikan BUMN tekstil sebagai motor penggerak baru yang modern, berteknologi tinggi, dan bebas dari beban historis industri lama.

Secara konseptual, gagasan tersebut tampak menjanjikan. Pemerintah berharap kehadiran raksasa baru ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memulihkan daya saing industri manufaktur nasional yang selama ini tertekan oleh derasnya arus impor. Namun di balik narasi optimisme itu, terselip ironi yang sulit diabaikan. Di saat negara sibuk merancang entitas baru, industri tekstil swasta justru tengah menghadapi fase paling rapuh dalam sejarahnya. Banyak pelaku usaha yang selama puluhan tahun bertahan kini terancam tumbang akibat biaya produksi tinggi, keterbatasan akses pembiayaan, serta persaingan tidak sehat dengan produk impor.

Kehadiran BUMN tekstil dengan dukungan modal jumbo, akses pembiayaan murah, dan kemudahan regulasi berpotensi memicu fenomena crowding out dalam skala besar. Pengusaha tekstil lokal yang selama ini kesulitan memperoleh kredit akibat stigma industri “sunset” akan menghadapi pesaing baru yang secara struktural jauh lebih unggul. Dalam situasi seperti ini, kompetisi tidak lagi berlangsung di arena yang setara, melainkan berubah menjadi kanibalisasi yang berisiko meminggirkan pemain swasta dari ekosistem industrinya sendiri.

Argumen bahwa BUMN tekstil hanya akan berorientasi ekspor pun sulit sepenuhnya diyakini. Dalam praktik bisnis, hampir mustahil sebuah perusahaan besar bertahan tanpa sokongan pasar domestik sebagai penyangga arus kas. Cepat atau lambat, entitas ini berpotensi masuk ke pasar dalam negeri, menciptakan tekanan tambahan bagi usaha kecil dan menengah yang kapasitasnya terbatas untuk bersaing dengan pemain berskala negara.

Persoalan mendasar industri tekstil nasional sejatinya bukan terletak pada kurangnya pabrik atau pemain besar, melainkan pada struktur biaya dan iklim usaha yang tidak kompetitif. Harga listrik dan gas industri yang relatif mahal dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh telah lama menjadi beban utama. Di sisi lain, banyak pabrik swasta masih menggunakan mesin tua bukan karena menolak modernisasi, tetapi karena akses pembiayaan untuk peremajaan teknologi sangat terbatas. Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap impor ilegal dan praktik perdagangan tidak adil yang terus menekan harga produk dalam negeri.

Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap masalah-masalah fundamental tersebut, pendirian BUMN tekstil raksasa berisiko hanya memindahkan beban dari sektor swasta ke keuangan negara. Indonesia memiliki cukup banyak preseden BUMN yang lahir dengan ambisi besar namun akhirnya menjadi beban fiskal akibat ketidaksiapan ekosistem pendukungnya. Dalam konteks ini, membangun entitas baru tanpa memperbaiki fondasi industri ibarat menuangkan air ke dalam wadah yang bocor.

Jika pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan industri tekstil nasional, pendekatan yang lebih tepat adalah memosisikan Danantara sebagai penopang, bukan pesaing. Dana besar yang disiapkan seharusnya dapat dialihkan untuk menciptakan skema pembiayaan murah bagi peremajaan mesin industri yang dapat diakses seluruh pelaku usaha. Selain itu, keterlibatan negara akan lebih strategis jika difokuskan pada sektor hulu yang selama ini belum mampu dibangun swasta, seperti produksi serat sintetis dan bahan kimia tekstil, guna mengurangi ketergantungan impor.

Lebih dari itu, pembenahan ekosistem industri secara menyeluruh—mulai dari kepastian harga energi hingga penegakan hukum terhadap impor ilegal—menjadi prasyarat mutlak. Tanpa langkah-langkah tersebut, kehadiran BUMN tekstil berpotensi menjadi penjagal baru bagi industri yang justru ingin diselamatkan. Kebangkitan tekstil nasional tidak cukup dengan membangun raksasa baru, melainkan menata ulang seluruh fondasi agar semua pelaku dapat tumbuh secara berkelanjutan.