Konflik global yang dipicu oleh serangan militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dalam beberapa waktu terakhir mulai memberikan dampak nyata terhadap aktivitas perdagangan internasional, termasuk ekspor dari Jawa Barat ke kawasan Timur Tengah. Sejumlah pengiriman komoditas, khususnya produk tekstil, terpaksa ditunda setelah pembeli di kawasan tersebut meminta penangguhan pengiriman akibat situasi geopolitik yang tidak menentu.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat setelah serangan yang menargetkan Teheran, ibu kota Iran, sejak akhir Februari 2026. Situasi ini tidak hanya memicu kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan regional, tetapi juga memengaruhi dinamika ekonomi global, terutama pada sektor energi. Harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan signifikan. Minyak Brent di pasar Asia yang sebelumnya berada di kisaran 72,87 dolar AS per barel pada 27 Februari 2026 meningkat menjadi sekitar 84 dolar AS per barel pada awal Maret, bahkan sempat melampaui 100 dolar AS per barel pada 7 Maret 2026.
Kenaikan harga minyak tersebut berdampak langsung pada biaya logistik internasional, terutama pengiriman menggunakan kapal laut. Kondisi ini turut memengaruhi aktivitas ekspor di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jawa Barat sebagai salah satu motor ekspor nasional juga merasakan dampaknya. Sepanjang tahun 2025, provinsi ini mencatat nilai ekspor sebesar 38,72 miliar dolar AS atau sekitar Rp657,7 triliun, setara dengan sekitar 13 persen dari total ekspor nasional, menjadikannya kontributor ekspor terbesar di Indonesia.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Nining Yuliastiani, menyebutkan bahwa dampak konflik sudah mulai dirasakan oleh para pelaku usaha di daerah. Salah satu bentuk dampaknya adalah permintaan penundaan pengiriman dari pembeli di Timur Tengah yang menyebabkan penumpukan barang di gudang eksportir. Salah satu perusahaan tekstil dan produk tekstil di Jawa Barat dilaporkan harus menunda pengiriman hingga 10 kontainer barang yang seharusnya dikirim ke kawasan tersebut.
Selain penundaan pengiriman, lonjakan biaya logistik juga menjadi tantangan besar bagi eksportir. Ketegangan di kawasan Teluk, terutama di sekitar Selat Hormuz yang merupakan jalur penting bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, meningkatkan risiko pelayaran internasional. Kondisi ini mendorong kenaikan biaya pengiriman dan asuransi kapal. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia bahkan memperkirakan biaya angkut kontainer internasional berpotensi naik hingga 30 persen.
Para eksportir di Jawa Barat melaporkan bahwa kenaikan biaya logistik tersebut semakin diperparah dengan waktu pengiriman yang menjadi lebih lama serta kendala dalam memperoleh bahan baku. Selain itu, beberapa perusahaan asuransi juga mulai berhati-hati dalam memberikan perlindungan terhadap pengiriman ke wilayah Timur Tengah karena dinilai memiliki tingkat risiko yang tinggi.
Menghadapi situasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya melakukan langkah antisipatif. Pemerintah daerah intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta menghimpun berbagai masukan dari pelaku usaha yang terdampak langsung oleh kondisi geopolitik global. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menjembatani pelaku usaha dengan pembeli potensial di pasar nontradisional serta memaksimalkan pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional yang telah dimiliki Indonesia.
Upaya lain yang didorong adalah penguatan sistem informasi intelijen pasar untuk memantau perkembangan regulasi dan situasi global. Pemerintah juga mengembangkan program pitching business secara daring yang dilakukan secara berkala dengan target negara yang berbeda-beda guna memperluas akses pasar ekspor bagi pelaku usaha Jawa Barat.
Di sisi lain, pelaku industri furnitur dan kerajinan juga mencermati dampak konflik tersebut terhadap aktivitas perdagangan global. Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, Abdul Sobur, menilai gangguan di Selat Hormuz berpotensi memicu kenaikan biaya pengiriman dan asuransi kapal secara global akibat melonjaknya harga energi.
Menurutnya, dampak terhadap industri kerajinan dan rotan dapat muncul dalam tiga lapisan. Pertama adalah meningkatnya biaya logistik ekspor akibat naiknya harga energi dan risiko pelayaran, yang pada akhirnya dapat menekan margin eksportir, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Kedua adalah potensi penurunan daya beli pasar global. Konflik di Timur Tengah dapat memicu inflasi karena harga energi meningkat, sehingga negara tujuan ekspor berpotensi menahan konsumsi produk nonprimer seperti furnitur dan kerajinan.
Dampak ketiga berkaitan dengan volatilitas nilai tukar dan pembiayaan perdagangan. Dalam situasi konflik, investor global cenderung mengalihkan investasinya ke aset yang lebih aman sehingga pasar keuangan menjadi lebih berhati-hati terhadap aktivitas perdagangan internasional.
Meski demikian, di balik tantangan tersebut masih terdapat peluang strategis bagi Indonesia. Dengan posisi geografis yang relatif jauh dari pusat konflik, Indonesia termasuk Jawa Barat dapat dipandang sebagai sumber produksi yang stabil dan aman bagi pasar global, khususnya untuk produk mebel, rotan, dan bambu.
Karena itu, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar pelaku usaha tidak terlalu bergantung pada satu kawasan. Selain memperluas pasar, upaya efisiensi logistik serta percepatan industrialisasi hilir juga perlu dilakukan agar kenaikan biaya di tingkat global tidak langsung membebani para perajin dan eksportir.
Situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pusat produksi kerajinan dan produk manufaktur berkelanjutan di tingkat global. Dengan strategi yang tepat, tantangan global justru dapat menjadi peluang untuk memperluas jangkauan pasar ekspor dan meningkatkan daya saing industri nasional.