Wacana pembentukan BUMN tekstil kembali mengemuka, namun kalangan pengusaha menilai langkah tersebut harus diarahkan secara tepat agar mampu menjawab persoalan mendasar industri. Alih-alih masuk ke sektor hilir seperti garmen, pemerintah didorong untuk memfokuskan peran BUMN pada sektor hulu, khususnya dalam penyediaan bahan baku.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana, menegaskan bahwa pembentukan BUMN di sektor hilir berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pelaku swasta yang telah lebih dulu berkembang. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan akar persoalan industri tekstil nasional.
Ia menjelaskan bahwa tantangan utama industri saat ini terletak pada rantai pasok bahan baku yang masih bergantung pada impor. Lebih dari 60 persen kebutuhan bahan baku tekstil nasional masih dipenuhi dari luar negeri, meskipun sebagian sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Kondisi ini membuat industri rentan terhadap fluktuasi global, termasuk kenaikan harga bahan baku yang dalam beberapa waktu terakhir meningkat sekitar 15 persen akibat dinamika geopolitik.
Dalam situasi tersebut, pembentukan BUMN yang berfokus pada sektor hulu dinilai dapat menjadi solusi strategis. Kehadiran negara di lini awal produksi diharapkan mampu memperkuat kemandirian industri, menstabilkan pasokan, serta meningkatkan daya saing produk tekstil nasional di pasar domestik maupun global.
API juga membuka peluang untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah terkait desain dan skema pembentukan BUMN tekstil. Kajian yang komprehensif dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi pasar.
Di sisi lain, pemerintah melalui Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa rencana pembentukan BUMN tekstil masih dalam tahap kajian mendalam. Pemerintah tengah mencermati berbagai aspek, termasuk ukuran pasar (market sizing) dan potensi bisnisnya sebelum mengambil keputusan.
Menurut Dony, salah satu alasan utama pemerintah mempertimbangkan sektor ini adalah kontribusinya yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Industri tekstil telah lama menjadi salah satu tulang punggung manufaktur Indonesia dan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah hanya akan masuk ke sektor yang dinilai belum mampu ditopang secara optimal oleh swasta. Setiap keputusan akan didasarkan pada perhitungan bisnis yang matang agar kehadiran BUMN tidak justru menjadi beban atau tidak kompetitif di pasar.
Selain itu, opsi pengambilalihan aset perusahaan tekstil swasta, termasuk perusahaan besar seperti Sritex, masih menjadi bagian dari kajian. Pemerintah mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk memastikan langkah yang diambil memberikan dampak ekonomi maksimal.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian kapan keputusan final akan diambil. Pemerintah masih mempelajari seluruh opsi secara bertahap. Namun, jika BUMN tekstil benar-benar direalisasikan, besar kemungkinan entitas tersebut hanya akan dibentuk satu perusahaan dengan peran strategis yang terfokus.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, arah kebijakan BUMN tekstil ke depan diharapkan tidak hanya sekadar memperluas peran negara di industri, tetapi juga mampu menjawab persoalan fundamental, terutama dalam memperkuat sektor hulu yang selama ini menjadi titik lemah industri tekstil nasional.