Print

Jumlah pekerja informal di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada Februari 2026 seiring melemahnya sektor industri, khususnya tekstil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan, penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 13,04 juta orang atau sekitar 61 persen dari total 21,38 juta penduduk bekerja di provinsi tersebut. Angka itu naik 0,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 12,65 juta orang.

Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, menjelaskan bahwa peningkatan pekerja informal dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil. Kondisi tersebut terjadi setelah perusahaan tekstil besar, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, dinyatakan bangkrut pada Februari 2025 yang berdampak pada ribuan pekerja.

Menurut Ali, banyak mantan pekerja tekstil akhirnya beralih ke sektor informal demi tetap memperoleh penghasilan. Salah satu sektor yang paling banyak menampung eks pekerja pabrik adalah layanan ojek online. Ia menyebut banyak pekerja yang memilih menjadi pengemudi ojek daring karena tidak memungkinkan untuk menganggur dalam waktu lama setelah terkena PHK.

Selain transportasi daring, sektor pertanian juga menjadi penopang utama peningkatan tenaga kerja informal di Jawa Tengah. Momentum musim panen pada Februari dinilai mampu menyerap banyak tenaga kerja sementara, termasuk masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Ali mencontohkan, ibu rumah tangga yang biasanya tidak bekerja turut masuk ke sektor pertanian saat musim panen berlangsung.

Dominasi sektor pertanian di Jawa Tengah turut membuat jumlah pekerja informal di wilayah tersebut tetap tinggi. Di sisi lain, peningkatan angkatan kerja baru setiap awal tahun juga menjadi faktor tambahan yang memicu bertambahnya pekerja informal. Ketika lapangan kerja formal belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja baru, sebagian masyarakat memilih bekerja di sektor informal sebagai alternatif sementara.

Meski demikian, Ali menegaskan bahwa kenaikan jumlah pekerja informal tidak selalu menjadi indikator terjadinya PHK besar-besaran. Menurutnya, terdapat banyak faktor lain yang turut memengaruhi perubahan struktur ketenagakerjaan di daerah.

Ia menilai tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah memperluas kesempatan kerja di sektor formal. Sektor formal dianggap memiliki tingkat upah yang lebih baik, stabilitas kerja lebih tinggi, serta keberlanjutan pekerjaan yang lebih terjamin dibandingkan sektor informal.