Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, menyoroti berbagai persoalan yang masih membebani industri tekstil nasional. Menurutnya, rendahnya daya saing industri tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja terampil, tetapi juga iklim usaha yang dinilai belum kondusif.

Evita mengatakan, keluhan yang paling sering disampaikan pelaku industri berkaitan dengan proses perizinan yang masih rumit dan berbelit. Ia menilai birokrasi yang panjang membuat proses investasi menjadi lambat dan tidak efisien.

Meski pemerintah telah menghadirkan sistem perizinan terintegrasi secara daring, pelaku usaha disebut masih harus menghadapi tahapan birokrasi yang berlapis di lapangan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di sektor industri nasional.

“Kalau prosesnya rumit dan memakan waktu panjang, investor kita akan lari. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk segera membenahinya,” ujar Evita dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Selain persoalan birokrasi, ia juga menyoroti tingginya biaya energi yang dinilai semakin menekan industri tekstil. Tarif listrik dan harga gas yang tinggi disebut menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama di tengah kondisi industri yang sedang menghadapi tekanan.

Evita mengungkapkan adanya ketimpangan harga gas antara perusahaan yang berada di dalam kawasan industri dan di luar kawasan. Berdasarkan laporan pelaku usaha, perusahaan di kawasan industri justru harus membayar harga gas lebih mahal dibandingkan perusahaan yang berada di luar kawasan.

Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan masih belum meratanya kebijakan energi bagi sektor industri. Ia menilai masalah listrik mahal, harga gas tinggi, serta distribusi energi yang belum optimal terus menjadi hambatan utama bagi daya saing industri tekstil nasional.

Di sisi lain, Evita juga menyoroti belum sinkronnya regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan aturan di berbagai wilayah dinilai memicu ketidakpastian hukum dan membingungkan pelaku industri dalam menjalankan usaha.

Ia menegaskan perlunya harmonisasi kebijakan agar regulasi yang diterapkan di daerah sejalan dengan aturan di tingkat pusat. Dengan sinkronisasi aturan dan perbaikan birokrasi, pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif bagi industri tekstil nasional.