Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional menghadapi tekanan yang semakin berat di pertengahan 2026. Lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah, serta fluktuasi harga minyak dunia membuat pelaku industri kesulitan menjaga daya saing di tengah melemahnya permintaan pasar.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi industri tekstil hulu. Menurutnya, kenaikan biaya produksi tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada konsumen karena daya beli masyarakat masih lemah.
"Ini dirasakan anggota kami pada bulan ini karena daya belinya menurun dan pasar sulit menerima harga yang kami berikan di tengah kondisi fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia. Mungkin ini adalah bulan terberat kami selama tahun 2026," ujar Farhan, Rabu (1/7/2026).
Farhan menjelaskan bahwa industri serat dan benang filamen sangat bergantung pada bahan baku berbasis nafta (naphtha), sehingga perubahan harga minyak dunia secara langsung memengaruhi biaya produksi. Akibatnya, produsen menghadapi tekanan dari dua sisi, yakni kenaikan biaya manufaktur dan melemahnya kemampuan pasar menyerap produk dengan harga yang telah disesuaikan.
Untuk membantu menjaga keberlangsungan industri, APSyFI meminta pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai insentif fiskal. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemberian diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun insentif perpajakan lainnya guna menekan biaya produksi.
Selain itu, pelaku industri juga masih menunggu kepastian kebijakan penyesuaian harga gas bumi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Kepastian tarif liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBTU dinilai penting untuk menjaga efisiensi operasional pabrik di tengah tingginya biaya energi.
"Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menekan harga bahan baku kami. Bahan baku kami mengikuti harga minyak dunia karena berasal dari nafta. Usulan kami seperti diskon PPN atau insentif pajak lainnya untuk menekan harga produksi kami," kata Farhan.
Tekanan yang dialami industri tekstil juga tercermin dalam kinerja sektor manufaktur nasional. Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dari 50,0 pada Mei, sehingga kembali masuk ke zona kontraksi.
Dalam indikator PMI, angka di atas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur mengalami ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 menandakan kontraksi. Penurunan tersebut mengindikasikan perlambatan aktivitas produksi dan permintaan di sektor manufaktur.
Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, menyebut kondisi kesehatan sektor manufaktur Indonesia kembali melemah untuk kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir. Penurunan pesanan baru turut menyebabkan volume produksi mengalami kontraksi paling dalam sejak April 2025.
"Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun. Pesanan baru yang masuk kembali menurun sehingga menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak April 2025," ujar Usamah.
S&P Global juga mencatat bahwa lemahnya permintaan domestik akibat penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menekan PMI manufaktur. Di sisi lain, permintaan ekspor juga mengalami penurunan signifikan karena kenaikan harga produk, bahkan menjadi penurunan terdalam sejak Agustus 2021.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri tekstil nasional masih menghadapi tantangan berat, baik dari sisi kenaikan biaya produksi maupun perlambatan permintaan di pasar domestik dan internasional. Pelaku usaha berharap kebijakan pemerintah dapat segera memberikan ruang bagi industri untuk mempertahankan daya saing dan menjaga keberlangsungan produksi di tengah tekanan ekonomi global.