Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengingatkan pemerintah agar mewaspadai penurunan kinerja sektor manufaktur nasional setelah Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke zona kontraksi pada Juni 2026. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa industri mulai menghadapi tekanan yang semakin berat akibat melemahnya daya beli dan meningkatnya biaya produksi.
Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengatakan penurunan PMI manufaktur ke level 46,9 mencerminkan tantangan serius yang dihadapi pelaku industri. Menurutnya, kenaikan harga bahan baku, energi, serta suku bunga telah menggerus daya saing industri nasional, baik di pasar ekspor maupun domestik.
"Jangankan bersaing untuk ekspor, di dalam negeri saja pemerintah tidak bisa menciptakan iklim persaingan yang kondusif," ujar Redma, Kamis (2/7/2026).
Ia menilai lemahnya perlindungan terhadap produk dalam negeri dan belum terintegrasinya ekosistem industri membuat sektor manufaktur, terutama industri tekstil dari hulu hingga hilir, semakin rentan terhadap gejolak pasar.
Menurut Redma, upaya pemerintah dalam mengendalikan arus produk impor hingga kini belum menunjukkan hasil yang optimal. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa diikuti kebijakan yang lebih tegas, penurunan aktivitas manufaktur diperkirakan akan semakin dalam.
"Ini masuk posisi lampu kuning menuju merah kalau pemerintah masih merasa semuanya masih baik-baik saja," tegasnya.
Data S&P Global menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026, dari posisi 50,0 pada Mei 2026. Angka di bawah 50 menandakan aktivitas manufaktur berada dalam fase kontraksi setelah sebelumnya berada pada level stagnan.
S&P Global menyebut penurunan tersebut mencerminkan melemahnya kondisi operasional sektor manufaktur yang dipengaruhi turunnya permintaan serta perlambatan aktivitas produksi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pelemahan PMI lebih banyak dipengaruhi oleh gangguan rantai pasok global yang mulai dirasakan Indonesia. Menurutnya, efek disrupsi tersebut sebenarnya telah lebih dahulu melanda berbagai negara sebelum akhirnya berdampak terhadap industri nasional.
"Itu terkait dengan supply chain. Jadi supply chain sangat terganggu, dan kita memang Indonesia dapatnya lagging. Jadi telat untuk terganggunya," kata Airlangga di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Pemerintah berharap kondisi rantai pasok global dapat kembali membaik sehingga aktivitas manufaktur nasional mampu pulih. Namun, pelaku industri menilai langkah perbaikan iklim usaha, penguatan perlindungan pasar domestik, serta peningkatan daya saing industri tetap menjadi agenda mendesak agar sektor manufaktur tidak mengalami kontraksi yang lebih dalam pada bulan-bulan mendatang.