Meningkatnya tekanan terhadap perekonomian nasional dinilai tidak lagi dapat dianggap sebagai gejolak sementara. Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Tekstil (KAHMI Tekstil) mengingatkan bahwa berbagai indikator ekonomi menunjukkan sinyal pelemahan yang berpotensi mempercepat deindustrialisasi apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah korektif.
Sejumlah indikator utama dinilai bergerak ke arah yang mengkhawatirkan. Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia, neraca perdagangan, nilai tukar rupiah, hingga tingkat kepercayaan investor menunjukkan tekanan yang semakin besar terhadap sektor riil, khususnya industri manufaktur.
Berdasarkan data S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei 2026. Angka tersebut menjadi yang terendah sejak Juni 2025 sekaligus menandakan aktivitas manufaktur kembali berada di zona kontraksi karena berada di bawah level 50.
Kontraksi tersebut merupakan yang kedua dalam tiga bulan terakhir dan mencerminkan melemahnya permintaan pasar, penurunan aktivitas produksi, serta meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Di sisi perdagangan internasional, Indonesia juga mencatat defisit neraca perdagangan sebesar USD1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi tersebut mengakhiri tren surplus yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut dan menjadi sinyal melemahnya daya saing ekspor di tengah meningkatnya tekanan impor terhadap industri nasional.
Tekanan turut datang dari pelemahan nilai tukar rupiah. Pada Senin (6/7/2026), rupiah ditutup melemah ke level Rp17.995 per dolar AS atau turun 32 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.963 per dolar AS. Nilai tersebut juga berada sekitar 0,40 persen di bawah rata-rata kurs referensi Bank Indonesia (JISDOR) sepanjang Juni 2026 yang berada di kisaran Rp17.924 per dolar AS.
Depresiasi rupiah dinilai memberikan dampak langsung terhadap industri manufaktur karena meningkatkan biaya impor bahan baku, mesin, energi, hingga logistik. Kondisi ini semakin membebani struktur biaya industri yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri.
Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto mengatakan kombinasi berbagai indikator tersebut harus dipandang sebagai peringatan dini terhadap kondisi sektor riil.
"PMI yang masuk ke zona kontraksi, defisit neraca perdagangan, serta pelemahan rupiah merupakan kombinasi indikator yang menunjukkan bahwa tekanan terhadap industri manufaktur ini nyata. Ini bukan sekadar persoalan statistik, tetapi menyangkut keberlangsungan pabrik, investasi, dan jutaan lapangan kerja masyarakat," ujarnya.
Menurut Agus, pemerintah selama ini lebih banyak mengaitkan perlambatan ekonomi dengan faktor eksternal, sementara persoalan mendasar dalam struktur industri nasional belum mendapat perhatian yang memadai. Ia menilai ekspor bahan baku mentah yang masih tinggi serta melemahnya industri antara membuat ketergantungan terhadap impor produk hilir semakin besar.
"Pemerintah kita cenderung menyalahkan faktor eksternal. Tapi kontraksi ekonomi dan alarm deindustrialisasi ini terjadi karena struktur industri nasional yang rapuh dan terus mengalami pelemahan. Pemerintah terus membuka keran impor demi memenuhi kebutuhan produsen hilir tanpa memperhatikan ekosistem industri yang semakin rentan," katanya.
Agus menambahkan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Pelemahan permintaan domestik, kenaikan biaya produksi akibat depresiasi rupiah, tingginya biaya logistik, serta membanjirnya produk impor berharga murah dinilai semakin mempersempit ruang gerak pelaku industri dalam negeri.
"Ketika biaya produksi naik sementara pasar dibanjiri produk impor harga murah, apalagi yang ilegal, maka tentu ini mengancam ketahanan industri dalam negeri. Dampaknya bukan hanya penurunan produksi, tetapi juga pengurangan jam kerja hingga ancaman pemutusan hubungan kerja. Yang dipertaruhkan adalah masa depan tenaga kerja Indonesia," tegasnya.
KAHMI Tekstil menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Organisasi tersebut mendesak pemerintah segera menyiapkan paket kebijakan penyelamatan industri manufaktur yang berorientasi pada peningkatan utilisasi kapasitas produksi, perlindungan lapangan kerja, serta penguatan daya saing industri nasional.
Selain itu, KAHMI Tekstil juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap impor, termasuk menindak praktik impor ilegal, penyalahgunaan fasilitas perdagangan, dan berbagai bentuk perdagangan tidak adil yang dinilai merugikan industri dalam negeri.
Menurut Agus, sektor manufaktur memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pelemahan berbagai indikator ekonomi seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan industrialisasi, bukan membiarkan proses deindustrialisasi semakin dalam.
"Keberhasilan menjaga industri manufaktur bukan hanya soal mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi. Ini adalah upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional, melindungi investasi yang telah dibangun selama puluhan tahun, serta memastikan jutaan pekerja Indonesia tetap memiliki kepastian pekerjaan dan penghidupan yang layak," ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Agus mengingatkan bahwa pemerintah perlu bertindak cepat sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Menurutnya, jika berbagai indikator tersebut diabaikan, dampaknya dapat berupa penurunan margin industri, tertundanya investasi, kolapsnya pabrik, hingga meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja.
"Pemerintah harus bergerak cepat sebelum tekanan ekonomi ini berkembang menjadi krisis. Jangan sampai pemerintah abai dan membiarkan lagging effect-nya terjadi. Margin terus tergerus, investasi tertunda, pabrik kolaps, pengurangan tenaga kerja, bahkan PHK. Pertanyaannya bukan pemerintah sadar atau tidak, tetapi mau bertindak atau tidak," pungkas Agus.