Kongres tersebut diperkirakan dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari praktisi industri, akademisi, peneliti, pelaku usaha, hingga pemangku kebijakan sektor tekstil dari berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus wadah penyusunan rekomendasi strategis bagi masa depan industri pertekstilan Indonesia.

Pemilihan Bandung sebagai lokasi kongres memiliki makna tersendiri. Kota ini dikenal memiliki sejarah panjang dalam perkembangan industri tekstil nasional dan menjadi salah satu pusat pendidikan, penelitian, serta pengembangan teknologi tekstil di Indonesia.

Ketua Umum IKATSI, Ir. H. M. Shobirin F. Hamid, AT.Teks., SE., MM., menegaskan bahwa Kongres ke-10 tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi, melainkan momentum untuk menyatukan keahlian dan pemikiran para profesional tekstil dalam menjawab tantangan industri nasional.

“Kongres ke-10 IKATSI di Bandung pada Juli 2027 mendatang merupakan momentum kolaborasi bagi seluruh insan ahli tekstil Indonesia. Kita menghadapi perubahan besar, baik dari sisi persaingan global, teknologi, maupun tuntutan keberlanjutan,” ujar Shobirin.

Menurutnya, industri TPT nasional harus mampu bertransformasi agar tidak hanya bertahan menghadapi tekanan pasar, tetapi juga berkembang menjadi sektor yang kompetitif dan menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Upaya tersebut membutuhkan sinergi antara penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia, pembaruan kebijakan, dan integrasi rantai pasok.

Saat ini, industri tekstil nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Persaingan dengan produk impor, kebutuhan modernisasi mesin, tingginya biaya energi dan logistik, ketergantungan terhadap bahan baku tertentu, serta belum optimalnya integrasi rantai pasok menjadi sejumlah persoalan yang memerlukan solusi menyeluruh.

Di sisi lain, perkembangan teknologi manufaktur, digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan menuntut pelaku industri untuk mempercepat pembaruan proses produksi. Penguasaan teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan industri nasional bersaing di pasar global.

Meski demikian, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat industri tekstil berorientasi ekspor, meningkatkan pemanfaatan bahan baku lokal, serta mengembangkan produk tekstil dan pakaian jadi dengan nilai tambah lebih tinggi. Peluang ini perlu didukung strategi industri yang terarah agar potensi nasional dapat dimanfaatkan secara optimal.

Shobirin juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi sebagai fondasi untuk membangun ketahanan industri tekstil. Ia mendorong DPR RI menuntaskan pembahasan Undang-Undang Pertekstilan atau Ketahanan Tekstil guna menghadirkan landasan kebijakan yang lebih komprehensif bagi pengembangan, perlindungan, dan keberlanjutan sektor TPT.

Menurutnya, industri tekstil memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yakni sandang, sekaligus berperan dalam menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja.

“Kita ingin tekstil Indonesia dikenal dan berdaya saing di pasar global, sekaligus memiliki ketahanan di negeri sendiri. Namun, hingga saat ini, kita masih membutuhkan landasan undang-undang yang secara komprehensif mengatur dan memperkuat ketahanan industri pertekstilan nasional,” katanya.

Selain regulasi, IKATSI memberikan perhatian terhadap rencana pemerintah membangun kembali BUMN tekstil. Shobirin mengapresiasi perhatian tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertekstilan, tetapi menilai pembentukan perusahaan baru saja belum cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan industri.

Ia menekankan perlunya kebijakan yang mampu menghubungkan seluruh rantai nilai industri, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, penguasaan teknologi, pengembangan pasar, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Yang dibutuhkan industri TPT adalah tata kelola dan pengaturan industri nasional yang mampu melihat keseluruhan rantai nilai, dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Sebagai salah satu alternatif, Shobirin berpandangan bahwa pembentukan Badan Pengelola Industri Pertekstilan Nasional sebagai entitas baru milik pemerintah dapat dipertimbangkan untuk memperkuat koordinasi dan integrasi kebijakan. Melalui pendekatan tersebut, pengembangan industri diharapkan tidak berjalan secara parsial, melainkan membentuk ekosistem pertekstilan nasional yang lebih tangguh, efisien, dan kompetitif.

Transformasi industri yang akan menjadi perhatian dalam kongres juga mencakup penerapan prinsip keberlanjutan. Isu ini semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan transparan.

Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi pengembangan serat daur ulang, efisiensi penggunaan energi dan air, pengurangan limbah produksi, pengelolaan bahan kimia, serta penerapan teknologi manufaktur yang lebih ramah lingkungan. Kemampuan mengukur jejak karbon, menerapkan Life Cycle Assessment (LCA) atau penilaian daur hidup produk, dan membangun sistem ketertelusuran bahan baku juga dinilai semakin penting untuk memenuhi persyaratan pasar internasional.

IKATSI memandang keberlanjutan bukan semata-mata sebagai beban tambahan bagi pelaku usaha. Jika diterapkan secara tepat, langkah tersebut justru dapat meningkatkan efisiensi operasional, membuka peluang inovasi, serta memperkuat nilai tambah produk tekstil Indonesia.

Digitalisasi dan otomatisasi manufaktur turut menjadi bagian dari agenda transformasi yang direncanakan dalam Kongres ke-10. Penerapan teknologi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, menjaga konsistensi kualitas, menekan biaya produksi, dan memperkuat kemampuan industri dalam merespons perubahan kebutuhan pasar.

Selain itu, kongres akan membahas sertifikasi halal produk tekstil sebagai salah satu aspek pengembangan industri. Melalui IKATSI Halal Center (IHC), IKATSI telah menyelesaikan pendampingan dan sertifikasi halal di lima perusahaan, sementara pendampingan terhadap empat perusahaan lainnya masih berlangsung. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya organisasi untuk mendukung pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Di luar pembahasan strategi industri, kongres juga akan menjalankan fungsi penting dalam tata kelola organisasi. Agenda yang direncanakan meliputi penyampaian pertanggungjawaban pengurus, evaluasi program kerja, pemilihan kepengurusan baru, serta pertukaran pengetahuan mengenai perkembangan teknologi tekstil.

Rangkaian kegiatan akan mencakup seminar nasional dan diskusi panel strategis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor TPT. Forum tersebut diharapkan mempererat kolaborasi antara para ahli tekstil, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku industri, dan pemerintah.

Melalui keterlibatan berbagai pihak, IKATSI berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif, berbasis kajian teknis, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Hasil kongres diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat menjadi pijakan untuk mendorong kebijakan dan langkah nyata dalam memperkuat industri tekstil nasional.

Kongres ke-10 IKATSI di Bandung pada Juli 2027 diharapkan menjadi titik penting dalam merumuskan arah baru pengembangan pertekstilan Indonesia. Di tengah persaingan global, perubahan teknologi, dan tuntutan keberlanjutan, industri TPT membutuhkan strategi yang menyatukan inovasi, penguatan regulasi, integrasi rantai pasok, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Informasi mengenai pendaftaran peserta, agenda lengkap, narasumber, serta peluang kemitraan dan sponsorship akan diumumkan secara bertahap melalui saluran komunikasi resmi IKATSI menjelang pelaksanaan kongres. Dengan persiapan dan kolaborasi yang matang, forum ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya industri tekstil Indonesia yang lebih tangguh, modern, berkelanjutan, dan berdaya saing di pasar global.