Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, pembahasan mengenai dukungan terhadap industri tekstil tidak hanya berorientasi pada pemberian insentif. Pemerintah juga ingin meningkatkan kemampuan dan kapasitas industri dalam negeri agar mampu menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif.

Menurut Faisol, penguatan industri tekstil membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk mendorong peningkatan kemampuan perusahaan agar dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan industri.

"Untuk industri tekstil sekarang sedang kita dalami benar-benar karena bukan hanya soal insentif, tapi kita ingin industri dalam negeri tekstil ini memiliki kemampuan lebih daripada yang sebelumnya," ujar Faisol saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11).

Terkait bentuk dukungan yang akan diberikan, Faisol menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan simulasi terhadap sejumlah alternatif skema pembiayaan. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penyediaan pembiayaan khusus dengan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Ya macam-macam, skemanya masih disimulasi, pasti akan melibatkan Himbara," ujarnya.

Selain menyiapkan skema pembiayaan baru, pemerintah juga memiliki program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang menyasar sejumlah sektor manufaktur, termasuk industri tekstil dan alas kaki. Program tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan industri yang memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah bahkan berencana meningkatkan plafon kredit program KIPK pada tahun depan. Penambahan plafon ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri, sehingga perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan dan mengembangkan kegiatan produksinya.

Faisol menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kondisi industri tekstil nasional, terutama perusahaan yang tengah menghadapi kendala pembiayaan. Persoalan akses pendanaan dinilai menjadi salah satu aspek yang perlu ditangani agar perusahaan dapat menjaga keberlangsungan operasionalnya.

Dalam upaya tersebut, Danantara berpeluang mengambil peran melalui penyusunan skema khusus untuk mendukung kebutuhan industri tekstil. Namun, bentuk dan mekanisme dukungan tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan keterlibatan lembaga keuangan serta Danantara, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang tidak hanya membantu industri menghadapi tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemampuan manufaktur tekstil nasional dalam jangka panjang. Dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan daya saing diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri tekstil sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.