Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk menghentikan derasnya arus barang impor, baik legal maupun ilegal, yang dinilai semakin menekan keberlangsungan industri dalam negeri. Mereka menilai kebijakan relaksasi impor telah memperburuk persaingan usaha, terutama bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang kesulitan bersaing dengan produk impor berharga sangat murah.
Para pelaku industri berharap pemerintah segera mengubah arah kebijakan perdagangan agar tidak semakin mempercepat deindustrialisasi. Sebaliknya, pemerintah diminta mendorong reindustrialisasi dengan memperkuat industri tekstil nasional dari sektor hulu hingga hilir.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard terhadap impor pakaian jadi.
Menurut Nandi, persaingan harga antara produk lokal dan impor berlangsung tidak seimbang. Ia mencontohkan China yang memiliki regulasi anti-predatory pricing melalui undang-undang harga sejak 1999. Aturan tersebut dinilai mampu menjaga persaingan usaha sekaligus melindungi pekerja di sektor manufaktur dan perdagangan ritel.
Sebaliknya, produk pakaian jadi impor yang masuk ke Indonesia disebut dapat dijual dengan harga sangat rendah karena lemahnya pengaturan terhadap praktik persaingan harga. Kondisi tersebut membuat produsen lokal semakin terdesak dan sulit mempertahankan kegiatan usahanya.
Nandi pun meminta Presiden Prabowo membersihkan jajaran kabinet dan birokrasi yang dinilai masih mempertahankan kebijakan pro-impor. Menurutnya, sektor industri tekstil hulu dan antara telah menjadi korban kebijakan tersebut, dengan ratusan perusahaan dilaporkan gulung tikar.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai relaksasi impor menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi industri tekstil nasional. Dampaknya tidak hanya berupa penutupan pabrik, tetapi juga pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di sektor produksi serat, benang, hingga kain.
Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang selama bertahun-tahun memberikan berbagai insentif kepada industri, tetapi juga membuka relaksasi impor bahan baku. Kini, menurutnya, pemerintah bahkan mulai membahas kemungkinan relaksasi impor pakaian jadi.
Farhan menilai kebijakan tersebut berpotensi semakin merusak integrasi industri tekstil nasional. Padahal, penguatan ekosistem industri dari hulu hingga hilir seharusnya menjadi prioritas untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing produk dalam negeri.
Ia menegaskan bahwa impor pada dasarnya tidak harus ditutup sepenuhnya. Namun, pelaksanaannya harus menjunjung prinsip keadilan, baik dari sisi harga maupun prosedur perdagangan. Persoalan muncul ketika pemerintah dinilai menghambat penerapan instrumen perlindungan perdagangan atau trade remedies, seperti antidumping dan safeguard, sementara relaksasi impor terus didorong.
Farhan juga menyoroti mekanisme kuota impor melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang dinilai belum cukup melindungi pasar domestik dari praktik dumping. Pasalnya, harga produk impor yang terlalu murah membuat konsumen cenderung membandingkannya dengan produk lokal.
Akibatnya, produsen dalam negeri terpaksa mengikuti harga barang impor meskipun berada di bawah biaya produksinya. Kondisi tersebut membuat perusahaan menghadapi risiko kerugian berkelanjutan hingga akhirnya terpaksa menghentikan operasional.
Menurut Farhan, penerapan safeguard pada produk pakaian jadi diperlukan agar sektor hilir tidak mengalami nasib serupa dengan industri hulu dan antara yang telah lebih dahulu terdampak.
Ia juga mempertanyakan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki kinerja industri tekstil. Menurutnya, berbagai insentif yang diberikan belum mencerminkan pemulihan nyata apabila kontribusi industri TPT terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di bawah 1 persen.
Farhan menilai penguatan integrasi industri dari hulu hingga hilir merupakan langkah penting untuk membangkitkan kembali sektor tekstil nasional. Selain meningkatkan nilai tambah, penguatan tersebut berpotensi memperbesar penerimaan pajak, menghemat devisa melalui substitusi impor, meningkatkan ekspor, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Dukungan terhadap penguatan produk lokal juga disampaikan Ketua Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Rudiansyah. Ia mengatakan konsumen pada dasarnya menginginkan produk dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Namun, derasnya impor yang menekan industri domestik juga dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat apabila menyebabkan semakin banyak pekerja kehilangan pekerjaan.
Karena itu, Rudiansyah mendorong masyarakat untuk menggunakan produk tekstil buatan dalam negeri. Menurutnya, membeli produk lokal berarti turut mendukung keberlangsungan pekerjaan masyarakat Indonesia.
Ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan ruang display yang lebih besar bagi produk lokal di pusat-pusat perbelanjaan dan gerai ritel. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan visibilitas merek dalam negeri sekaligus mendorong minat beli konsumen.
Rudiansyah mencontohkan sejumlah negara seperti China, Pakistan, India, Turki, dan Vietnam yang memberikan ruang lebih luas bagi merek lokal di sektor ritel melalui dukungan regulasi pemerintah. Bahkan, porsi ruang untuk merek lokal disebut dapat mencapai tiga hingga empat kali lipat dibandingkan merek global.
Selain itu, ia menilai keluhan pelaku ritel mengenai konsumen yang memilih berbelanja merek global di Malaysia atau Singapura perlu disikapi dengan evaluasi terhadap aturan barang bawaan dari luar negeri.
Para pelaku industri berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada kemudahan impor, tetapi juga memastikan perlindungan dan keberlanjutan industri dalam negeri. Mereka menilai tanpa kebijakan perdagangan yang adil dan keberpihakan terhadap produksi nasional, ancaman penutupan pabrik serta PHK di sektor tekstil berpotensi terus berlanjut.