Desakan tersebut disampaikan sejumlah organisasi yang mewakili sektor pakaian jadi, serat, benang, kain, hingga konsumen. Mereka menilai masuknya produk impor dengan harga sangat murah berpotensi mempersempit pasar produsen lokal, terutama pelaku industri kecil dan menengah.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan impor pakaian jadi, baik legal maupun ilegal, telah menjadi salah satu persoalan yang mengganggu keberlangsungan usaha konveksi nasional.
Menurutnya, produk impor yang dijual dengan harga sangat rendah membuat produsen lokal kesulitan bersaing. Kondisi tersebut semakin terasa bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal dan kapasitas produksi dibandingkan produsen dari luar negeri.
IPKB saat ini tengah membahas kemungkinan penerapan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard untuk produk pakaian jadi impor bersama Kementerian Perindustrian. Instrumen tersebut dinilai dapat menjadi salah satu langkah perlindungan ketika lonjakan impor menimbulkan tekanan terhadap industri dalam negeri.
Nandi juga membandingkan harga produk pakaian jadi dan apparel di Cina dengan produk sejenis yang dipasarkan di Indonesia. Ia menyebut harga barang di pasar Cina jauh lebih tinggi dibandingkan harga produk impor yang beredar di Indonesia.
“Di sini (Indonesia), mereka menjual dengan harga sangat murah (dumping) karena tidak ada aturannya,” kata Nandi dalam keterangan tertulis pada 17 November 2026.
Ia turut menyinggung kebijakan perdagangan Cina yang menurutnya telah mengatur praktik anti-predatory pricing sejak 1999. Nandi juga menyebut hampir seluruh merek global yang dijual di negara tersebut merupakan produk buatan Cina.
“Di sini kami dikorbankan demi wisata belanja barang impor,” ungkapnya.
Persoalan impor tidak hanya menjadi perhatian industri pakaian jadi, tetapi juga produsen di sektor hulu dan antara. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan relaksasi impor bahan baku belum mampu menghentikan tekanan terhadap produsen serat, benang, dan kain.
Menurut Aqil, pemerintah telah memberikan berbagai insentif kepada industri yang disertai pelonggaran impor bahan baku. Namun, kebijakan tersebut belum menghentikan tren PHK maupun penutupan perusahaan di sektor produksi tekstil.
Ia menyebut ratusan perusahaan telah gulung tikar akibat tekanan yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
“Bertahun-tahun mereka memberikan berbagai macam insentif lalu disertai dengan relaksasi impor bahan baku sebagai senjata pamungkasnya, dan tren PHK di sektor produksi serat, benang hingga kain masih terus berlangsung,” kata Aqil.
Kekhawatiran pelaku industri semakin besar karena pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan relaksasi impor pakaian jadi. Jika kebijakan tersebut diterapkan, mereka menilai tekanan terhadap produsen lokal berpotensi semakin luas.
Pasalnya, industri tekstil nasional memiliki keterkaitan rantai pasok yang panjang, mulai dari pengolahan serat, produksi benang, pembuatan kain, hingga industri garmen dan pakaian jadi. Ketika produk jadi semakin didominasi barang impor, permintaan terhadap produk dari industri hulu dan antara juga berisiko mengalami penurunan.
Aqil menegaskan bahwa APSyFI tidak menolak aktivitas impor sepenuhnya. Menurutnya, impor tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan industri, tetapi pelaksanaannya harus berlangsung secara adil, baik dari sisi harga maupun prosedur perdagangan.
Ia justru menyoroti kebijakan relaksasi impor yang dinilai dapat menghambat penerapan instrumen perlindungan perdagangan atau trade remedies, termasuk antidumping dan safeguard.
“Masalahnya, rezim pro-impor ini selalu menghalangi upaya penerapan trade remedies baik anti-dumping maupun safeguard demi kebijakan relaksasi impor,” ungkap Aqil.
Menurutnya, keberadaan kuota impor dengan pertimbangan teknis atau peraturan teknis (pertek) belum tentu cukup untuk mencegah praktik dumping di pasar domestik. Sebab, pengaturan jumlah barang yang masuk tidak secara otomatis menjamin harga impor berlangsung secara wajar.
Ketika produk impor dijual di bawah biaya produksi, produsen dalam negeri akan menghadapi tekanan harga yang semakin berat. Dalam kondisi tersebut, perusahaan lokal dapat terdorong menurunkan harga jual agar tetap mampu mempertahankan konsumen, meskipun berisiko mengalami kerugian.
Aqil menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa banyak pabrik tekstil mengalami kesulitan mempertahankan kegiatan produksinya.
“Maka wajar kita ada ratusan pabrik tutup karena memang sering jual rugi, dan juga wajar jika sektor hilir ingin mengimplementasikan safeguard meski sudah ada pertek (peraturan teknis) karena mereka tidak ingin kejadian di sektor hulu dan antara terulang,” ujarnya.
Desakan pelaku industri ini memperlihatkan bahwa persoalan impor tidak lagi dipandang sebatas persoalan perdagangan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan manufaktur dan penyerapan tenaga kerja nasional.
Bagi industri tekstil, tekanan impor yang tidak diimbangi dengan perlindungan perdagangan yang efektif berpotensi memperlemah seluruh rantai produksi. Penurunan pesanan dari industri hilir dapat mengurangi kebutuhan bahan baku dari sektor hulu, yang kemudian berdampak terhadap kapasitas produksi dan jumlah pekerja.
Karena itu, pelaku industri meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan relaksasi impor dan memastikan instrumen perdagangan dapat diterapkan ketika ditemukan indikasi praktik perdagangan tidak adil. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan kebutuhan bahan baku industri yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi domestik.
Perdebatan mengenai relaksasi impor pada akhirnya menjadi bagian dari tantangan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen, kelancaran perdagangan, dan keberlangsungan industri nasional. Keputusan mengenai arah kebijakan impor akan turut menentukan kemampuan industri tekstil Indonesia mempertahankan pasar domestik, menjaga rantai pasok, serta melindungi lapangan kerja di tengah persaingan global.