Print
Derasnya arus masuk pakaian jadi impor dengan harga murah semakin mengancam keberlangsungan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Para pelaku usaha mendesak pemerintah memperketat pengawasan impor, baik melalui jalur resmi maupun ilegal, guna melindungi produsen dalam negeri dari persaingan yang dinilai tidak sehat.

Pengusaha menilai kebijakan relaksasi impor justru memperburuk kondisi industri domestik, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Jika tidak segera dievaluasi, tekanan tersebut dikhawatirkan memicu semakin banyak penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu langkah perlindungan yang kini didorong pelaku industri adalah penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard terhadap produk pakaian jadi impor. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membahas usulan tersebut bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Kami tengah dalam pembicaraan bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menerapkan Bea Masuk Tindak Pengamanan atau safeguard untuk pakaian jadi impor," kata Nandi.

Menurut Nandi, produk pakaian jadi impor memiliki keunggulan harga yang berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat bagi produsen lokal. Dia membandingkan kondisi Indonesia dengan China yang telah menerapkan regulasi untuk mencegah praktik predatory pricing sejak 1999.

Nandi menilai aturan tersebut membuat harga pakaian jadi di China lebih tinggi dibandingkan produk sejenis yang dijual di Indonesia. Kondisi itu menunjukkan pentingnya regulasi untuk menjaga keseimbangan persaingan sekaligus melindungi keberlangsungan industri dan tenaga kerja domestik.

"Di sini, mereka menjual dengan harga sangat murah karena tidak ada aturannya. Aturan di China telah membawa pekerja di sektor manufaktur dan retailnya sama-sama hidup. Di sini kami dikorbankan demi wisata belanja barang impor," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Nandi meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran kabinet dan birokrasi yang masih mendorong kebijakan relaksasi impor. Dia menilai kebijakan tersebut telah memberikan tekanan serius terhadap industri tekstil nasional, terutama sektor hulu dan antara.

"Sektor hulu dan antara adalah korban nyata dari rezim pro impor ini, sudah ratusan perusahaan gulung tikar," tegasnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi. Dia menyebut industri serat, benang, dan kain masih menghadapi tekanan berat, termasuk penutupan pabrik dan gelombang PHK.

Menurut Aqil, berbagai insentif yang selama ini diberikan pemerintah belum mampu memulihkan kondisi industri. Relaksasi impor bahan baku yang diharapkan mendukung kegiatan produksi justru dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar sektor manufaktur tekstil.

"Bertahun-tahun mereka memberikan berbagai macam insentif lalu disertai dengan relaksasi impor bahan baku sebagai senjata pamungkasnya, dan tren PHK di sektor produksi serat, benang hingga kain masih terus berlangsung," kata Aqil.

Dia juga mengkritik rencana pemerintah membahas relaksasi impor pakaian jadi. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperluas tekanan hingga ke industri hilir, padahal pelaku usaha sedang berupaya membangun integrasi rantai produksi nasional dari hulu sampai hilir.

"Sekarang mereka mulai godok relaksasi impor pakaian jadi. Di tengah kita berupaya untuk memperbaiki integrasi dan ekosistem industri dari hulu ke hilir, mereka malah berusaha menghancurkan seluruh ekosistem," ungkapnya.

Aqil menegaskan bahwa APSyFI tidak menolak kegiatan impor selama pemerintah menerapkan aturan perdagangan secara adil. Namun, dia menilai instrumen perlindungan perdagangan, seperti antidumping dan safeguard, belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi praktik persaingan harga yang tidak sehat.

Dia turut menyoroti mekanisme kuota impor melalui pertimbangan teknis (pertek) yang dinilai belum cukup melindungi produsen domestik. Pasalnya, produk impor masih berpotensi masuk dengan harga di bawah biaya produksi industri lokal.

Akibatnya, produsen dalam negeri terpaksa menyesuaikan harga jual agar tetap kompetitif di pasar, meskipun langkah tersebut dapat membuat perusahaan mengalami kerugian.

"Maka wajar kita ada ratusan pabrik tutup karena memang sering jual rugi. Dan juga wajar jika sektor hilir ingin mengimplementasikan safeguard meski sudah ada Pertek karena mereka tidak ingin kejadian di sektor hulu dan antara terulang," jelas Aqil.

Lebih lanjut, Aqil mempertanyakan efektivitas berbagai insentif pemerintah dalam meningkatkan kontribusi industri TPT terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, laporan kinerja yang menunjukkan perkembangan positif belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya jika kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah.

"Rezim pro impor ini sangat pandai berkamuflase seakan-akan kebijakan insentifnya adalah untuk memperbaiki kinerja industri dan memberi laporan dengan angka-angka 'hijau' pada Presiden. Tapi kalau kontribusi TPT terhadap PDB masih di bawah 1%, bagaimana bisa mendorong kontribusi sektor manufaktur ke 25%?" tambahnya.

Dia menilai pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan kembali ekosistem industri tekstil nasional secara terintegrasi. Penguatan rantai produksi dari hulu hingga hilir dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, menghemat devisa, meningkatkan penerimaan pajak, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Sementara itu, dari sisi konsumen, Ketua Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI), Rudiansyah, mengakui bahwa harga dan kualitas masih menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam membeli produk pakaian. Namun, derasnya produk impor juga perlu diperhatikan karena berpotensi melemahkan daya beli masyarakat apabila berdampak pada hilangnya pekerjaan di industri dalam negeri.

"Jadi kami selalu mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri karena dibuat oleh pekerja asli Indonesia," katanya.

Rudiansyah mendorong pemerintah pusat dan daerah memperluas akses pemasaran produk lokal, khususnya melalui gerai ritel. Menurutnya, diperlukan dukungan regulasi agar produk dalam negeri memperoleh ruang pajang atau display yang lebih besar sehingga mampu bersaing dengan merek global.

Dia mencontohkan China, Pakistan, India, Turki, dan Vietnam yang memberikan ruang lebih besar bagi merek lokal di sektor ritel melalui dukungan kebijakan pemerintah.

"Di China, Pakistan, India, Turki, dan Vietnam, ruang brand lokal di ritel bisa 3 sampai 4 kali lipat dibanding global brand karena ada campur tangan pemerintah melalui regulasi," ujarnya.

Selain memperluas pemasaran produk lokal, Rudiansyah menyarankan pemerintah memperketat aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap keluhan pelaku ritel mengenai konsumen Indonesia yang memilih berbelanja produk merek global di Malaysia dan Singapura.

"Jika keluhan ritel terkait masih banyaknya konsumen yang lari ke Malaysia atau Singapura untuk berbelanja global brand, baiknya meminta pengetatan aturan barang bawaan," pungkasnya.

Desakan para pelaku industri tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perdagangan dan impor. Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan konsumen, kelancaran perdagangan, dan perlindungan industri nasional agar ekosistem tekstil Indonesia tetap bertahan dan berkembang.