Print
Kenaikan harga gas berpotensi memberikan tekanan terhadap anggaran negara sekaligus meningkatkan biaya produksi berbagai sektor industri nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga dapat memengaruhi alokasi subsidi pupuk dan harga produk yang diterima masyarakat.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, mengungkapkan bahwa kenaikan harga gas sebesar 1 dolar AS per MMBTU pada sektor pangan berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi hingga Rp2,2 triliun. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Forum Wartawan Industri di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026), sebagaimana dilansir Money.

Menurut Heri, kenaikan harga gas juga berpotensi mengurangi kuota pupuk bersubsidi hingga 0,6 juta ton. Kondisi ini dapat menambah tekanan terhadap kebijakan subsidi pemerintah, dengan perkiraan peningkatan beban fiskal mencapai Rp2 triliun.

Ia menilai stabilitas harga gas perlu diperhatikan agar peningkatan biaya energi tidak semakin membebani keuangan negara. Pasalnya, gas merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan produksi sejumlah sektor industri, termasuk industri yang berkaitan dengan kebutuhan pangan dan manufaktur.

Selain berdampak terhadap anggaran negara, kenaikan harga gas juga dapat memicu peningkatan harga jual produk industri. Apabila perusahaan meneruskan tambahan biaya produksi kepada konsumen, harga barang akan ikut naik dan berpotensi menurunkan daya saing produk nasional.

Heri mencontohkan pengalaman industri keramik yang sebelumnya menghadapi keterbatasan pasokan gas. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat utilisasi industri mengalami penurunan drastis sehingga kemampuan produsen dalam memenuhi kebutuhan pasar dan bersaing dengan produk luar negeri ikut melemah.

Tekanan semakin besar ketika produk keramik impor dengan harga lebih murah masuk ke pasar domestik. Persaingan harga tersebut membuat produsen dalam negeri menghadapi tantangan tambahan, terutama ketika biaya produksi mereka lebih tinggi akibat persoalan energi.

Risiko serupa juga membayangi industri hulu tekstil. Heri menjelaskan bahwa penggunaan gas menyumbang hingga 20 persen dari total biaya produksi sektor tersebut. Dengan porsi yang cukup besar, perubahan harga gas berpotensi memberikan pengaruh berantai terhadap biaya produksi industri tekstil.

Peningkatan biaya pada industri hulu dapat merambat ke sektor hilir, termasuk produksi pakaian jadi. Jika harga bahan baku dan biaya pengolahan meningkat, harga produk akhir berpotensi ikut naik. Situasi ini dapat menyulitkan produk tekstil dan pakaian lokal untuk bersaing dengan barang impor yang ditawarkan dengan harga lebih rendah.

Heri mengingatkan bahwa persaingan industri tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga efisiensi biaya produksi. Ketika industri dalam negeri harus menanggung kenaikan biaya energi sementara produk impor memiliki harga lebih kompetitif, posisi produk nasional di pasar domestik dapat semakin tertekan.

Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan harga gas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan industri nasional. Kebijakan energi yang mempertimbangkan kebutuhan sektor produktif diharapkan dapat membantu mengendalikan biaya produksi, menjaga efektivitas subsidi, serta mempertahankan daya saing produk buatan Indonesia di tengah persaingan pasar global.