Industri manufaktur tekstil dan alas kaki di Vietnam kini tidak lagi bisa sekadar berfokus pada kejar target pertumbuhan produksi. Negara nakhoda ekspor di Asia Tenggara ini tengah terjebak dalam perlombaan sengit melawan waktu demi mematuhi pengetatan regulasi lingkungan yang digulirkan oleh Uni Eropa (UE), yang notabene merupakan salah satu pasar ekspor paling krusial bagi mereka. Berdasarkan data perdagangan terbaru, nilai ekspor Vietnam ke Benua Biru pada tahun 2025 melonjak 10,1 persen secara tahunan hingga menembus angka fantastis 56,2 miliar dolar AS, sebuah angka yang menegaskan betapa tingginya ketergantungan ekonomi hulu mereka pada konsumen Eropa.

Namun, akses emas ke pasar Uni Eropa ini sekarang datang dengan syarat yang sangat berat. Brussels tengah gencar memberlakukan agenda keberlanjutan yang ambisius, termasuk Mekanisme Penyesuaian Karbon di Perbatasan (CBAM) dan Regulasi Desain Ekologis untuk Produk Berkelanjutan (ESPR). Aturan ketat ini memaksa para penyuplai global untuk mendesain ulang produk mereka agar lebih tahan lama, mudah diperbaiki, dan dapat didaur ulang, sekaligus mewajibkan transparansi penuh rantai pasok melalui sistem Paspor Produk Digital. Regulasi baru ini secara bertahap juga melarang keras praktik pemusnahan barang-barang mode yang tidak terjual di pasar.

Menanggapi tekanan ini, Pemerintah Vietnam sebenarnya telah bergerak cepat dengan meluncurkan strategi pengembangan industri jangka panjang hingga tahun 2030 dengan visi menuju 2035, yang menempatkan ekonomi sirkular sebagai tulang punggung hukumnya. Di lapangan, para produsen raksasa mulai jor-joran berinvestasi pada pembaruan mesin ramah lingkungan, memasang panel surya, dan memangkas emisi karbon. Kendati demikian, proses transisi hijau ini tidak berjalan mulus bagi semua pihak karena adanya ketimpangan modal yang masif.

"Perusahaan skala besar mungkin memiliki kapasitas finansial untuk langsung meningkatkan teknologi dan membeli sertifikasi hijau internasional. Namun, bagi ratusan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi sub-kontraktor di hulu, hambatan utama mereka adalah sulitnya akses ke pembiayaan hijau (green finance)," ujar Kepala Kamar Dagang dan Industri Tekstil Vietnam dalam sebuah diskusi pemulihan ekonomi di Hanoi. Jika para pemasok kecil ini gagal mengimbangi kecepatan regulasi, mereka menghadapi risiko nyata berupa pengucilan dari rantai pasok ekspor bernilai tinggi.

Situasi pelik ini memicu desakan kuat dari para pelaku industri agar pemerintah tidak hanya menetapkan standar hukum yang kaku, tetapi juga aktif mengucurkan insentif pajak dan bantuan modal langsung untuk inovasi sirkular. Tanpa adanya ekosistem pendukung yang komprehensif, implementasi regulasi hijau ini dikhawatirkan akan berjalan timpang dan mengorbankan jutaan buruh lokal. Kini, masa depan industri fesyen Vietnam sangat bergantung pada seberapa cepat sinergi antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha mampu menjembatani ambisi hijau Uni Eropa ke dalam praktik operasional pabrik sehari-hari.