India tengah berada di ambang transformasi besar dalam peta perdagangan tekstil global. Setelah sekian lama industri dalam negeri mengeluhkan beban tarif rata-rata sebesar 12 persen yang membuat produk mereka kalah bersaing dengan Bangladesh dan Vietnam di pasar Uni Eropa (UE), kini angin segar berembus. Kesepakatan untuk menghapuskan tarif bagi sektor garmen India di UE telah tercapai. Namun, sebuah pertanyaan besar membayangi pusat-pusat manufaktur dari Tirupur hingga Ludhiana: mampukah nol persen tarif secara otomatis mengubah India menjadi penguasa baru pasar mode Eropa?
Jawaban jujur dari para pengamat industri adalah tidak semudah itu. Sejarah memberikan pelajaran pahit melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) India-Jepang tahun 2011. Kala itu, Jepang menghapuskan bea masuk sebesar 10 persen atas permintaan India. Harapannya, ekspor akan melonjak tajam. Kenyataannya, nilai ekspor garmen India ke Jepang justru menyusut dari 327 juta dolar AS pada 2011 menjadi hanya sekitar 302 juta dolar AS pada 2024. India hanya mampu meraup 1,1 persen pangsa pasar di Negeri Matahari Terbit tersebut. Masalahnya bukan pada tarif, melainkan pada ketidaksiapan manufaktur India dalam memenuhi standar kualitas yang sangat menuntut, disiplin proses, dan konsistensi produksi skala besar.
Kini, Uni Eropa hadir sebagai tantangan yang jauh lebih kompleks. UE adalah pasar vital bagi New Delhi; pada tahun fiskal 2025, India mengekspor tekstil dan garmen senilai 37 miliar dolar AS secara global, di mana UE menyerap sekitar 19,8 persen atau senilai 7,3 miliar dolar AS. Khusus untuk segmen pakaian jadi, ketergantungan ini bahkan lebih tinggi, mencapai 28,4 persen. Namun, pembeli di Eropa tidak hanya mencari harga murah. Mereka menuntut pabrik yang mengikuti proses audit ketat, mulai dari aturan pelabelan tekstil, regulasi bahan kimia REACH, hingga standar keberlanjutan dan ketelusuran (traceability) yang muncul belakangan ini. Sertifikasi seperti ISO, SA8000, GOTS/GRS, dan OEKO-TEX® bukan lagi pilihan, melainkan tiket masuk yang mahal, terutama bagi unit usaha kecil yang harus merogoh kocek hingga 30 lakh rupee di tahun pertama hanya untuk audit dan pelatihan.
Selain kepatuhan, India menghadapi hambatan struktural dalam hal kecepatan. Industri mode global kini bergerak dalam ritme Fast-Fashion-Industry (FFI). Sementara China, Bangladesh, dan Vietnam telah melesat maju, hampir 80 persen eksportir India dilaporkan masih meleset dari tolok ukur efisiensi seperti Standard Allowed Minutes (SAM). Akibatnya, kapasitas untuk melayani pesanan kilat dari raksasa ritel seperti Zara, H&M, atau platform online seperti Zalando dan Amazon menjadi sangat terbatas. India juga terlalu lama terjebak dalam zona nyaman kain katun, padahal 70 persen permintaan global saat ini telah beralih ke bahan sintetis dan pakaian musim dingin seperti athleisure dan baju hangat. Kesenjangan ini terlihat nyata pada angka ekspor tahun lalu: China mencatatkan 113 miliar dolar AS, Bangladesh 51 miliar dolar AS, sedangkan India tertatih di angka 16 miliar dolar AS.
"Sudah saatnya produsen garmen terkemuka India naik kelas dari sekadar produsen kontrak bermargin rendah menjadi kekuatan merek," ujar seorang pakar industri tekstil. Investasi pada tim desain internal, analisis tren, dan pembuatan sampel cepat sangat krusial agar perusahaan India tidak hanya berkompetisi dalam perang harga, tetapi juga dalam kreativitas. Membangun studio desain di jantung Eropa untuk berkreasi bersama pembeli lokal dapat menjadi langkah strategis untuk merespons tren dengan lebih gesit.
Di sisi kebijakan, Pemerintah India mulai menunjukkan taji dengan menghapus Perintah Kontrol Kualitas (QCO) pada lebih dari 20 input sintetis utama seperti serat poliester dan viscose. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan biaya bahan baku dan meningkatkan akses terhadap material global. Namun, pekerjaan rumah pemerintah belum usai. India masih menjadi eksportir benang besar tetapi hanya menguasai 6 persen perdagangan kain global karena sektor penenunan (weaving) dan pemrosesan yang masih terfragmentasi, informal, dan ketinggalan zaman. Transformasi tekstil China dimulai dengan modernisasi sektor ini, dan India harus mengikuti jejak serupa dengan membangun taman pemrosesan terintegrasi yang masif.
Pemerintah juga didesak untuk merombak prosedur impor input bebas bea yang selama ini dianggap kaku dan menyulitkan. Bangladesh sukses memenangkan pasar karena menggunakan skema impor berbasis nilai yang lebih fleksibel, sebuah pendekatan yang harus segera diadopsi oleh New Delhi. Stabilitas kebijakan melalui skema RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies) juga perlu diperpanjang setidaknya selama lima tahun untuk memberikan kepercayaan bagi investor dalam merencanakan ekspansi kapasitas jangka panjang.
Waktu terus berjalan, dan negara-negara tetangga seperti Vietnam serta Bangladesh terus bergerak lebih cepat dengan strategi yang lebih jernih. Jika India ingin mengklaim kembali posisinya dalam perdagangan global dan meraih "kue" yang lebih besar di pasar Uni Eropa, maka sinergi antara kesiapan kepatuhan pabrik, diversifikasi ke bahan sintetis, dan dukungan kebijakan yang stabil harus berjalan beriringan. Peluang emas di tahun 2026 ini mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya.
