Pemerintah Bangladesh kini terjebak dalam pusaran konflik kepentingan antara dua pilar utama industrinya: produsen benang (spinners) dan eksportir garmen siap pakai (RMG). Ketegangan memuncak setelah Kementerian Perdagangan merekomendasikan pencabutan fasilitas impor bebas bea untuk jenis benang tertentu, sebuah langkah yang disambut sorak sorai oleh pabrik pemintalan lokal namun memicu protes keras dari para pengusaha garmen. Inti masalahnya terletak pada benang count 10 hingga 30—ukuran ketebalan menengah yang menjadi bahan baku utama produk rajutan (knitwear) ekspor Bangladesh.

Rekomendasi ini muncul sebagai respons atas tekanan hebat yang dialami pabrik pemintalan domestik akibat serbuan benang murah dari India. Asosiasi Pabrik Tekstil Bangladesh (BTMA) melaporkan bahwa stok benang yang tidak terjual telah mencapai nilai fantastis sebesar 12.000 crore Taka pada akhir Desember lalu. Fenomena ini diduga kuat akibat praktik dumping, di mana pedagang India menjual benang di pasar Bangladesh dengan harga 2,50 hingga 2,60 dolar AS per kilogram, jauh di bawah harga jual di pasar domestik India sendiri yang mencapai 2,93 dolar AS. "Setidaknya 50 pabrik pemintalan lokal telah tutup, dan kerugian akan terus berlanjut jika tren ini dibiarkan," tegas kementerian dalam suratnya kepada Dewan Pendapatan Nasional (NBR).

Namun, bagi para eksportir garmen, kebijakan ini dianggap sebagai "pil pahit" yang mengancam daya saing global. Faisal Samad, Direktur Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA), memperingatkan bahwa pembatasan impor akan memaksa produsen bergantung pada pasar lokal yang terancam dimonopoli. Akibatnya, harga bahan baku diprediksi akan melonjak. Fazlee Shamim Ehsan, Presiden Eksekutif BKMEA, bahkan mengungkapkan bahwa pabrik lokal sudah mulai mengutip harga 0,25 hingga 0,3 dolar AS lebih tinggi per kilogram segera setelah rencana ini mencuat. “Sangat tidak tepat mengorbankan industri garmen yang berorientasi ekspor hanya demi menyelamatkan sektor pemintalan,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden BTMA Showkat Aziz Russell melihat isu ini dari perspektif yang lebih luas, yakni persiapan Bangladesh untuk naik kelas dari status Negara Kurang Berkembang (LDC). Untuk mempertahankan akses pasar istimewa seperti GSP Plus di Uni Eropa setelah lulus dari status LDC, eksportir harus memenuhi aturan "transformasi dua tahap" yang mewajibkan penggunaan benang lokal untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Saat ini, ketergantungan pada benang impor, terutama dari India yang menyerap 44 persen pangsa ekspornya ke Bangladesh, dianggap sebagai titik lemah yang harus segera dibenahi.

Hingga saat ini, pihak NBR menyatakan bahwa usulan kementerian tersebut masih dalam tahap pertimbangan dan belum ada keputusan final yang diambil. Di tengah ketidakpastian ini, para pemimpin BGMEA dan BKMEA telah bersiap menggelar konferensi pers darurat untuk menyuarakan kekhawatiran mereka. Situasi ini menjadi ujian berat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap investasi sektor hulu senilai 25 miliar dolar AS tanpa melumpuhkan mesin ekspor garmen yang menjadi tulang punggung ekonomi negara di tengah persaingan harga global yang kian sengit.