Industri tekstil Bangladesh, yang merupakan tulang punggung ekonomi negara tersebut, kini berada dalam fase kritis yang mengancam stabilitas pasar mode global. Ketegangan memuncak ketika Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) mengeluarkan ultimatum keras untuk menghentikan operasional seluruh pabrik pemintalan secara tanpa batas waktu mulai Februari 2026. Ancaman ini muncul sebagai protes atas ketidakmampuan produsen lokal bersaing dengan serbuan benang impor bebas bea—terutama dari India—di tengah beban utang bank yang mencekik dan krisis energi yang tak kunjung usai.

Presiden BTMA, Showkat Aziz Russell, memberikan gambaran suram mengenai kondisi keuangan sektor ini. "Kami tidak lagi memiliki kapasitas untuk membayar kembali pinjaman bank. Bahkan jika kami menjual seluruh aset yang kami miliki, itu tidak akan cukup untuk melunasi utang-utang tersebut," tegasnya dalam konferensi pers di Dhaka. Keluhan ini berakar pada tingginya biaya energi yang melonjak hampir dua kali lipat dalam dua tahun terakhir, sementara harga benang dari India tetap 15 hingga 20 persen lebih murah, membuat produk domestik kehilangan daya saing di pasar sendiri.

Situasi ini memicu kebuntuan antara produsen tekstil hulu dan produsen pakaian jadi (RMG) yang tergabung dalam BGMEA dan BKMEA. Para produsen garmen berargumen bahwa mencabut fasilitas impor bebas bea untuk bahan baku adalah tindakan "bunuh diri industri." Jika akses tersebut dihentikan, biaya bahan baku diperkirakan akan melonjak hingga 37 persen, sebuah pukulan telak bagi eksportir yang sedang berjuang melawan kelesuan permintaan global. Faisal Samad, anggota dewan direksi BGMEA, menyatakan prinsip pasar bebas harus tetap dijaga. "Sebagai pembeli, kami bebas membeli dari mana saja; seharusnya tidak ada batasan," ujarnya.

Pemerintah transisi di bawah kepemimpinan Muhammad Yunus kini terjepit di antara dua kepentingan besar ini, tepat sebelum pemilihan umum pada 12 Februari mendatang. Md. Rafiqul Islam Rana, seorang pakar ritel, memperingatkan bahwa ancaman BTMA adalah sinyal bahaya bagi masa depan jangka panjang Bangladesh. Menurutnya, jika pabrik pemintalan lokal benar-benar tutup, Bangladesh akan menjadi sangat bergantung pada impor, yang pada akhirnya akan merusak seluruh rantai pasok pakaian jadi saat negara tersebut bersiap keluar dari status Negara Kurang Berkembang (LDC) PBB tahun ini.

Meskipun BTMA akhirnya mengumumkan "penangguhan sementara" atas rencana penutupan tersebut setelah pertemuan mediasi dengan Kementerian Perdagangan, ketenangan ini bersifat rapuh. Pemerintah kini tengah mempertimbangkan skema insentif baru, baik untuk sektor benang domestik maupun produk garmen, guna meredam gejolak. Namun, dengan keputusan kebijakan besar yang masih tertahan oleh transisi politik, industri tekstil Bangladesh tetap berada dalam posisi siaga, menunggu langkah nyata dari pemerintahan terpilih berikutnya sebelum kerusakan permanen terjadi pada basis manufaktur mereka.