Sektor tekstil dan garmen Bangladesh tengah mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna menyelamatkan industri orientasi ekspor dari tekanan krisis. Dalam pertemuan penting dengan Perdana Menteri Tarique Rahman di kantor sekretariat Dhaka, delegasi Asosiasi Pemilik Pabrik Tekstil Bangladesh (BTMA) yang dipimpin oleh Presiden Showkat Aziz Russell meminta pemerintah agar memperkenalkan skema pembiayaan kembali khusus untuk pinjaman yang sudah ada dengan suku bunga maksimal 5 persen.

Para pengusaha tekstil ini juga mendesak percepatan implementasi paket dukungan modal kerja senilai Tk 20.000 crore melalui prosedur yang dipermudah, penilaian Biro Informasi Kredit (CIB) berbasis proyek, serta pelonggaran sementara syarat CIB bagi industri yang tutup atau beroperasi sebagian. Selain itu, BTMA menuntut penerapan kerangka kebijakan kompetitif yang selaras dengan negara-negara pesaing, serta meminta Kantor Perdana Menteri untuk memastikan pelayanan pemerintah yang cepat dan efisien.

Menanggapi tuntutan tersebut, Perdana Menteri langsung menginstruksikan pembentukan komite tingkat tinggi yang melibatkan menteri perdagangan, penasihat keuangan dan perencanaan, serta gubernur Bank Bangladesh untuk mengkaji tantangan sektor tekstil dan menyerahkan rekomendasinya dalam waktu satu minggu. Sebagai bentuk dukungan sosial, BTMA juga menyerahkan cek senilai Tk 5 crore kepada dana kesejahteraan dan bantuan perdana menteri.

Tidak ketinggalan, delegasi Dewan Direksi Asosiasi Produsen dan Eksportir Pakaian Jadi Bangladesh (BGMEA) di bawah kepemimpinan Presiden Mahmud Hasan Khan turut melakukan pertemuan terpisah dengan perdana menteri pada hari yang sama. Para pemimpin BGMEA secara tegas menuntut jaminan pasokan gas dan listrik yang tidak terputus demi menjaga operasional pabrik tetap berjalan dan memastikan pengiriman pesanan ekspor tepat waktu.

Mereka menyoroti dampak buruk krisis energi terhadap kapasitas produksi serta lonjakan biaya operasional akibat tingginya ketergantungan pabrik pada sumber tenaga alternatif. Guna mengatasi berbagai hambatan birokrasi, BGMEA meminta pendirian mekanisme khusus di bawah Kantor Perdana Menteri untuk mempercepat penyelesaian masalah kepabeanan, perbankan, dan utilitas.

Asosiasi juga mengusulkan kebijakan permanen agar audit kepabeanan tahunan cukup dilakukan oleh kantor akuntan profesional terkemuka guna memangkas kerumitan birokrasi dari Dewan Pendapatan Nasional. Di samping itu, merespons kapasitas penanganan kargo yang tidak memadai di Bandara Internasional Hazrat Shahjalal, BGMEA mendesak pembangunan gudang kargo sementara serta alokasi lahan pemerintah di Gazipur untuk mendirikan rumah sakit khusus pekerja garmen yang terjangkau dan berkualitas.