Lanskap perdagangan digital Eropa kini tengah menghadapi ancaman struktural serius seiring membanjirnya jutaan paket belanja daring berbiaya murah yang dituding melanggar standar keselamatan konsumen dan merusak peta persaingan usaha yang sehat. Menanggapi situasi kritis tersebut, Parlemen Eropa di Brussels menggelar forum strategis bertajuk “Product compliance, customs and digital reforms” pada pertengahan Mei 2026. Pertemuan ini mempertemukan para pembuat kebijakan, otoritas penegak hukum, dan perwakilan industri tekstil guna merumuskan langkah darurat dalam membendung serbuan produk non-komplain dari platform ultra-fast-fashion transnasional.

Anggota Parlemen Eropa, François Kalfon, dalam pembukaan forum tersebut memberikan peringatan keras bahwa benua biru kini berada dalam risiko besar menjadi tempat pembuangan barang-barang murah yang tidak aman dari negara ketiga. Kalfon menegaskan pentingnya mengintegrasikan reformasi kepabeanan, pengawasan pasar, dan penguatan daya saing industri domestik melalui lompatan inovasi serta otomatisasi manufaktur. Senada dengan hal tersebut, Direktur DG JUST Komisi Eropa, Isabelle Pérignon, mengakui bahwa dengan jutaan paket yang masuk setiap hari ke wilayah Uni Eropa, otoritas bea cukai nasional tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya keseragaman sistem yang kokoh di tingkat regional.

Fenomena ini juga memicu kritik tajam mengenai adanya kontradiksi besar antara ambisi hijau Eropa dengan realitas impor massal pakaian sekali pakai (disposable apparel) yang berharga sangat murah. Presiden EURATEX, Mario Jorge Machado, menegaskan bahwa pelaku usaha tekstil tidak sedang menuntut kebijakan proteksionisme yang kaku, melainkan kesetaraan dalam penegakan hukum dan terciptanya level playing field yang adil. Menurutnya, seluruh barang yang dijual secara daring ke pasar Eropa wajib memenuhi standar keselamatan, lingkungan, dan perlindungan konsumen yang sama persis dengan aturan ketat yang dibebankan pada produsen lokal.

Sebagai solusi konkret, forum sepakat mendorong percepatan implementasi prinsip deemed importer (importir yang dianggap bertanggung jawab atas kepatuhan barang), pengenaan tarif penanganan e-commerce (e-commerce handling fee) pada tingkat yang signifikan untuk mendanai otoritas pengawasan market, serta pemanfaatan Digital Product Passport (DPP) atau Paspor Produk Digital. Langkah digitalisasi ini dinilai sebagai instrumen paling menjanjikan untuk menyinkronkan informasi produk secara langsung dengan otoritas kepabeanan. Penguatan kepatuhan produk tekstil ini dinilai menjadi kunci mutlak untuk melindungi konsumen, mendukung bisnis yang bertanggung jawab, sekaligus menjaga resiliensi basis manufaktur dari kehancuran.