Jawa Tengah tidak hanya dikenal sebagai jantung kebudayaan Jawa, tetapi juga rahim bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di balik keindahan motif batik dan lembaran kain tenunnya, tersimpan sejarah pergulatan ekonomi dan politik yang sengit. Pada awal abad ke-20, industri tekstil—khususnya industri batik—menjadi arena pertempuran terbuka antara pengusaha pribumi melawan dominasi pedagang Tionghoa dan kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Di tengah turbulensi ekonomi inilah, seorang saudagar batik dari Laweyan, Surakarta, bernama Haji Samanhudi, bangkit. Melalui organisasi yang didirikannya, Syarikat Dagang Islam (SDI), industri tekstil Jawa Tengah bertransformasi dari sekadar sektor produksi sandang menjadi motor penggerak kesadaran nasionalis dan perlawanan terhadap kolonialisme.

1. Lanskap Industri Tekstil Jawa Tengah di Awal Abad ke-20

Sejak abad ke-19, Surakarta (Solo) dan Yogyakarta telah menjadi pusat industri batik utama di Jawa Tengah. Di Surakarta, aktivitas ini berpusat di Kampung Laweyan dan Kauman. Struktur industri batik saat itu berbasis pada cottage industry (industri rumahan) yang dikelola oleh para pengusaha pribumi, yang sering dijuluki sebagai "Mbako" atau "Juragan Batik".

Namun, memasuki dekade pertama abad ke-20, peta kekuatan ekonomi mulai bergeser secara drastis. Penemuan teknologi batik cap mengubah ritme produksi. Batik yang semula dibuat secara manual dengan canting tulis (memakan waktu berminggu-minggu) kini bisa diproduksi secara massal dalam waktu singkat menggunakan cap tembaga.

Peluang efisiensi ini ditangkap dengan cepat oleh para pedagang Tionghoa. Didukung oleh jaringan dagang yang kuat dan posisi istimewa mereka dalam hierarki hukum kolonial sebagai kelas Vreemde Oosterlingen (Timur Asing), pengusaha Tionghoa mulai mendominasi hulu hingga hilir industri tekstil di Jawa Tengah.

2. Monopoli Bahan Baku dan Penindasan Ekonomi

Faktor utama yang memicu kemarahan para juragan batik pribumi adalah monopoli bahan baku. Untuk membuat batik, para pengrajin sangat bergantung pada komoditas impor, seperti:

• Kain Putih (Mori): Diimpor utamanya dari tekstil pabrikan Belanda dan Inggris.

• Bahan Pewarna: Kimia pewarna (seperti soga sintetik) yang mulai menggantikan pewarna alami.

• Malam (Lilin): Bahan utama untuk merintangi warna pada kain.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan hak eksklusif impor dan distribusi bahan-bahan tersebut kepada jaringan dagang Tionghoa. Akibatnya, para pedagang Tionghoa dapat mempermainkan harga bahan baku sesuka hati.

Jeratan Ekonomi: Pengusaha batik pribumi sering kali dipaksa membeli mori dan pewarna dengan harga selangit, namun di sisi lain, produk batik jadi mereka dibeli oleh pengepul Tionghoa dengan harga yang sangat murah.

Kondisi ini membuat banyak juragan batik lokal di Surakarta dan Pekalongan gulung tikar atau turun kasta menjadi sekadar buruh di bawah kendali modal asing. Kesenjangan ekonomi ini diperparah oleh sikap arogan sebagian pedagang yang merasa mendapat perlindungan penuh dari pemerintah kolonial.

3. H. Samanhudi dan Lahirnya Syarikat Dagang Islam (1905)

Melihat ketidakadilan yang kian mencekik, seorang juragan batik sukses dari Laweyan bernama Haji Samanhudi (lahir dengan nama Sudarno Nadi) memutuskan untuk mengambil tindakan. Laweyan saat itu adalah kawasan elit pengusaha pribumi yang memiliki benteng-benteng rumah tinggi, mencerminkan kemandirian ekonomi sekaligus eksklusivitas mereka.

Pada tanggal 16 Oktober 1905, H. Samanhudi bersama rekan-rekannya sesama saudagar batik mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI) di Surakarta.

4. SDI sebagai Instrumen Perlawanan Industri

Secara formal, SDI didirikan sebagai organisasi ekonomi dan keagamaan. Namun, di lapangan, SDI berfungsi sebagai tameng pertahanan dan senjata ofensif melawan hegemoni dagang Tionghoa. Strategi perlawanan industri yang diterapkan oleh H. Samanhudi melalui SDI meliputi beberapa langkah strategis:

- Boikot Pembelian Bahan Baku

SDI menginstruksikan seluruh anggotanya untuk menolak membeli kain mori dan bahan pewarna dari toko-toko Tionghoa yang memainkan harga. Sebagai gantinya, SDI berusaha membangun jaringan distribusi mandiri dan membeli langsung dari importir Eropa atau menggalang modal bersama untuk melakukan pembelian skala besar (collective buying).

- Solidaritas dan Bantuan Modal

SDI mendirikan dana patungan (cooperative fund) untuk membantu para pengrajin batik pribumi yang kekurangan modal agar tidak terjerat sistem ijon atau utang dari rentenir.

- Perlindungan Fisik dan Keamanan

Persaingan ekonomi ini kerap berujung pada gesekan fisik di jalanan kota Surakarta. SDI membentuk satuan pengaman informal untuk melindungi para pedagang dan buruh batik pribumi dari intimidasi kelompok dagang pesaing.

Strategi boikot ini terbukti sangat efektif. Dalam hitungan bulan, omzet para pedagang bahan baku Tionghoa merosot tajam. Keberhasilan ekonomi ini menumbuhkan rasa percaya diri yang luar biasa di kalangan rakyat pribumi, yang selama berabad-abad selalu diposisikan di kasta terendah.

5. Transformasi Menjadi Pergerakan Nasional Massa

Keberhasilan H. Samanhudi memimpin perlawanan di sektor tekstil membuat reputasi SDI meroket. Organisasi ini tidak lagi hanya diisi oleh juragan batik Laweyan, melainkan menyebar luas ke seluruh pelosok Jawa Tengah, seperti Kudus (pusat industri rokok kretek dan tenun), Pekalongan (pusat batik pesisiran), hingga Banyumas.

Melihat potensi massa yang begitu masif, H. Samanhudi menyadari bahwa SDI membutuhkan manajemen organisasi yang lebih modern. Pada tahun 1912, ia menggandeng H.O.S. Tjokroaminoto, seorang intelektual muda berbakat. Di bawah kendali Tjokroaminoto, nama organisasi diubah menjadi Sarekat Islam (SI).

Perubahan nama ini menandai pergeseran fokus: dari yang semula murni organisasi dagang tekstil, menjadi pergerakan politik massa pertama di Indonesia. SI bertransformasi menjadi wadah perjuangan melawan ketidakadilan sosial, menuntut hak-hak politik, dan menentang segala bentuk penindasan kolonialisme.

6. Dampak Jangka Panjang terhadap Industri Tekstil Jawa Tengah

Perlawanan H. Samanhudi melalui SDI meninggalkan warisan yang mendalam bagi lanskap industri tekstil di Jawa Tengah hingga puluhan tahun setelahnya:

1. Kemandirian Ekonomi Pribumi: Gerakan ini membuktikan bahwa pengusaha lokal mampu bersaing dan mengorganisasi diri secara modern jika diberi ruang.

2. Klasterisasi Industri: Semangat perlawanan ini memperkuat eksistensi wilayah seperti Laweyan dan Kauman di Solo, serta kawasan Kedungwuni di Pekalongan, sebagai benteng pertahanan batik pribumi yang bertahan melintasi zaman.

3. Koperasi Tekstil: Pola penggalangan modal bersama yang dirintis SDI menjadi cikal bakal lahirnya koperasi-koperasi batik di era pasca-kemerdekaan, seperti GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) yang sempat berjaya pada era 1950-an hingga 1960-an.

Sejarah industri tekstil di Jawa Tengah bukan sekadar catatan tentang perkembangan mode atau teknik membatik. Melalui tangan dingin Haji Samanhudi dan bendera Syarikat Dagang Islam, sehelai kain putih bernama mori berhasil diubah menjadi bendera perlawanan.

Pergulatan ekonomi di industri batik Surakarta abad ke-20 menjadi bukti otentik bahwa kesadaran nasionalisme Indonesia tidak hanya lahir dari ruang-ruang kelas sekolah kolonial, melainkan tumbuh subur dari bau malam yang pekat, deru alat cap, dan semangat para saudagar muslim yang menolak tunduk pada ketidakadilan ekonomi. Haji Samanhudi dan SDI telah menorehkan tinta emas bahwa kedaulatan ekonomi adalah fondasi utama menuju kemerdekaan bangsa.