Perusahaan tekstil di Indonesia sedang menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Dari Januari hingga Juni 2024, tercatat ada sepuluh perusahaan tekstil yang belum membayarkan pesangon kepada karyawan yang terkena PHK. Menanggapi situasi ini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, M. Nabil Haroen, yang akrab disapa Gus Nabil, menegaskan pentingnya perusahaan segera memenuhi kewajiban mereka kepada para pekerja.

"Kami mendorong agar pihak perusahaan memberikan pesangon sesuai dengan hak-hak para pekerja," kata Gus Nabil saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Gus Nabil menyadari bahwa industri tekstil nasional sedang menghadapi tantangan berat. Namun, ia menekankan bahwa hak-hak pekerja, yang diatur dalam kontrak kerja, harus tetap dihormati dan dipenuhi. Dalam situasi sulit ini, Gus Nabil berharap perusahaan dapat mengambil langkah-langkah koordinatif dengan melibatkan serikat pekerja untuk mencari solusi bersama.

"Para pekerja, kami mohon untuk melakukan langkah-langkah yang koordinatif, terutama melalui serikat pekerja agar ada dialog yang menjadi jalan tengah dari situasi ini," ujar Gus Nabil.

Selain itu, Gus Nabil berharap pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, dapat mengambil langkah taktis untuk mendampingi pekerja yang terkena PHK. Pemerintah diharapkan memberikan pendampingan yang diperlukan agar hak-hak pekerja terlindungi dan dapat diakomodasi dengan baik.

Gus Nabil juga menyoroti pentingnya komunikasi antara perusahaan dan karyawan setelah terjadinya PHK. Menurutnya, langkah-langkah taktis yang bersifat mediasi diperlukan untuk menyelesaikan situasi ini dengan baik.

"DPR RI senantiasa mendorong pemerintah untuk mendukung para pengusaha agar bisa bekerja lebih baik. Ini tentu dengan dukungan regulasi maupun insentif kebijakan lainnya," tambah Gus Nabil.

Diketahui, gelombang PHK ini telah menghantam industri tekstil Indonesia, menyebabkan lebih dari 13.800 karyawan kehilangan pekerjaan mereka. Dari sepuluh perusahaan yang melakukan PHK, enam di antaranya karena penutupan pabrik, sementara empat lainnya karena efisiensi jumlah pegawai. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyebut bahwa jumlah ini mungkin lebih kecil dari kondisi sebenarnya di lapangan, mengingat tidak semua perusahaan bersedia terbuka mengenai PHK massal yang dilakukan.

"Yang terdata dan kami sudah minta izin untuk boleh diekspos itu ya, itu yang tutup sejak Januari sampai awal Juni 2024 ada enam perusahaan. Nah, yang PHK efisiensi, yang mau diekspos ada empat perusahaan. Total pekerja yang ter-PHK itu sekitar 13.800an," kata Ristadi saat dihubungi, Kamis (13/6/2024).

Dalam menghadapi situasi ini, dukungan pemerintah dan kerjasama antara perusahaan dan serikat pekerja menjadi kunci untuk memastikan hak-hak karyawan yang terkena PHK tetap terpenuhi dan industri tekstil dapat bertahan melewati masa sulit ini.