Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia masih bergelombang dalam pemutusan hubungan kerja (PHK), demikian diungkapkan oleh para pengusaha tekstil dalam negeri. Serikat pekerja juga membenarkan adanya fenomena ini. Salah satu penyebab utama dari gelombang PHK yang masih terjadi di industri TPT adalah masifnya serbuan barang impor yang semakin menekan porsi produk lokal di pasar domestik. Para pengusaha tekstil nasional merasa terbebani karena, selain tekanan ekspor yang belum membaik sesuai harapan, mereka juga tidak bisa mengandalkan pasar domestik.
Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), menyatakan bahwa tren PHK masih terus berlanjut. Ia menyalahkan banjirnya barang impor yang masuk secara ilegal ke Indonesia sebagai salah satu faktor utama penyebabnya.
"Penyebabnya masih sama. Barang impor masih banjir dan terus masuk. Ini pemerintah sama sekali belum melakukan tindakan. Impor borongan masih terus ada. Peredarannya juga marak tanpa tindakan," tegasnya.
Redma menambahkan bahwa barang impor ilegal semakin merajalela, terutama terlihat pada momen Ramadan-Lebaran. Permintaan produk lokal pada momen tersebut menurun drastis karena lebih dari 60% pasar domestik dikuasai oleh barang impor ilegal.
Menurutnya, meskipun permintaan produk meningkat hingga 120%, hanya kurang dari 20% yang dipenuhi oleh produk lokal. Sebaliknya, barang impor mengisi kekosongan tersebut sehingga industri dalam negeri tidak merasakan dampak signifikan dari kenaikan permintaan tersebut.
Ristadi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), juga menegaskan bahwa proses PHK di pabrik tekstil masih berlanjut. Selain itu, ada pula tren tahunan PHK yang dilakukan menjelang Ramadan-Lebaran, yang disebabkan oleh penjadwalan kontrak yang berakhir pada periode tersebut.
Namun demikian, Ristadi menambahkan bahwa karyawan yang di-PHK menjelang Lebaran biasanya akan direkrut kembali setelah Lebaran.
Dengan gelombang PHK yang masih terus berlanjut, industri tekstil Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah impor ilegal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi industri dalam negeri agar dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
