Kementerian Perdagangan China mengumumkan pertimbangan untuk menangguhkan konsesi tarif pada sejumlah produk yang diimpor dari Taiwan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pembatasan perdagangan sepihak dan manuver politik yang dianggap merugikan oleh pemerintah China. Impor yang mungkin terkena dampak mencakup produk pertanian, perikanan, mesin, suku cadang mobil, serta tekstil yang saat ini menikmati tarif preferensial melalui Perjanjian Kerangka Kerja Sama Ekonomi (ECFA).
Juru bicara Kementerian Perdagangan China menjelaskan bahwa penangguhan tarif tersebut dapat melibatkan berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, dan manufaktur. Produk yang saat ini mendapatkan tarif preferensial berdasarkan ECFA akan menjadi fokus utama dari penangguhan tersebut. ECFA sendiri adalah perjanjian ekonomi lintas selat yang bertujuan untuk mengurangi hambatan komersial antara China Daratan dan Taiwan.
Sebelumnya, China telah mengumumkan penangguhan tarif ECFA untuk 12 produk dari Taiwan, termasuk propilena dan paraxylene, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan terhadap pembatasan perdagangan sepihak dan diskriminatif yang dilakukan oleh Taiwan. Meskipun demikian, otoritas Taiwan, terutama dari Partai Progresif Demokratik (Democratic Progressive Party/DPP), belum mengambil langkah konkret untuk mencabut pembatasan perdagangannya ke China.
Sikap Otoritas Taiwan:
Otoritas DPP Taiwan, sebaliknya, tampaknya terlibat dalam manuver politik untuk mengalihkan kesalahan dan mengabaikan tanggung jawab terkait dengan pembatasan perdagangan. Meski China berupaya membuka dialog dan menyelesaikan ketidaksepakatan melalui negosiasi, otoritas DPP belum menunjukkan tindakan konkret untuk merespons penangguhan tarif tersebut.
Dampak Terhadap Hubungan Ekonomi dan Politik:
Penangguhan tarif yang sedang dipertimbangkan oleh China dapat memiliki dampak besar pada hubungan ekonomi antara kedua pihak. Peningkatan tarif atau penangguhan konsesi dapat menjadi alat politik ekonomi yang signifikan dan memperumit kerjasama bilateral. Di tengah ketegangan politik yang sudah ada, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan politik menjadi tantangan serius bagi kedua negara.
