Anggota Parlemen Eropa telah memberikan dukungan yang kuat terhadap aturan baru yang dirancang untuk mengurangi tumpukan pakaian bekas dan limbah tekstil lainnya yang dihasilkan di Uni Eropa setiap tahun. Aturan yang lebih ketat ini juga memaksa produsen untuk mengatasi masalah yang terus meningkat dengan biaya mereka sendiri. Revisi terhadap EU Waste Framework Directive (WFD) oleh Komite Lingkungan Parlemen Eropa menjadi tonggak penting dalam upaya mengatasi masalah limbah tekstil dan makanan yang terus meningkat. Dengan dukungan yang luar biasa, 72 anggota parlemen mendukung revisi tersebut, sementara hanya 3 yang menentang.
Malte Gallee dari Partai Hijau Jerman, sebagai negosiator utama dalam proposal tersebut, menyatakan, "Pemungutan suara ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa kita harus memprioritaskan praktik konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak buruk dari fast fashion terhadap planet kita." Langkah ini diyakini sebagai tindakan konkret menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dengan mengatasi praktik-praktik merusak dalam industri tekstil, seperti produksi berlebihan, limbah yang berlebihan, dan eksploitasi sumber daya.
Data dari European Environment Agency (EEA) menunjukkan bahwa Uni Eropa menghasilkan 12,6 juta ton limbah tekstil setiap tahun, dengan sebagian besar dibakar, diekspor, atau berakhir di tempat pembuangan akhir. Pakaian dan alas kaki saja menyumbang 5,2 juta ton limbah, setara dengan 12 kilogram sampah per orang setiap tahunnya. Namun, hanya 22 persen dari sampah ini yang dikumpulkan secara terpisah untuk digunakan kembali atau didaur ulang.
Meskipun proposal komisi tidak menetapkan target yang jelas untuk pencegahan limbah tekstil, anggota parlemen telah memasukkan ketentuan hukum yang mengharuskan eksekutif Uni Eropa untuk menetapkan aturan lebih lanjut pada Desember 2024, serta menerapkan prinsip pencemar membayar dan tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR). Ini menunjukkan komitmen untuk mengevaluasi kinerja limbah dari segi pencegahan, pengumpulan, dan penggunaan kembali.
Satu aspek tambahan yang signifikan adalah pengumpulan tekstil secara terpisah dalam limbah kota. Anggota parlemen mengusulkan sistem untuk mengumpulkan tekstil secara terpisah mulai Januari 2025, mirip dengan pengumpulan plastik dan logam untuk didaur ulang. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa semua produk yang layak didaur ulang dapat diselamatkan sebelum berakhir di pembakaran atau tempat pembuangan akhir.
Namun, rencana ini telah menuai kekhawatiran dari beberapa pihak, terutama bisnis insinerator. Patrick Clerens, dari European Suppliers of Waste-to-Energy Technology (ESWET), mengungkapkan kekecewaannya atas potensi dampak dari infrastruktur tambahan yang diajukan tanpa penilaian dampak yang memadai.
Sementara Theresa Morsen dari Zero Waste Europe menyambut baik usulan untuk membuat produsen membayar pengelolaan limbah mereka, ia mengingatkan bahwa langkah ini saja tidak cukup untuk mengubah model konsumsi saat ini. Perubahan yang lebih kuat dan sinyal peraturan yang jelas diperlukan untuk mengurangi limbah tekstil secara signifikan dan mendukung perbaikan dan penggunaan kembali secara lokal.
Selain itu, anggota parlemen juga menyetujui peningkatan target yang mengikat secara hukum untuk mengurangi limbah makanan pada tahun 2030. Peningkatan ini mencakup peningkatan dua kali lipat menjadi 20 persen di sektor pengolahan dan peningkatan sepuluh poin menjadi 40 persen di sektor ritel, restoran, dan rumah tangga.
Dengan demikian, keseluruhan posisi Parlemen Eropa terhadap RUU ini dijadwalkan akan diselesaikan selama sesi pleno Maret 2024. Negosiasi lebih lanjut dengan negara-negara anggota Uni Eropa diperkirakan akan dilakukan setelah pemilihan umum Uni Eropa pada bulan Juni, menandai langkah penting dalam upaya Uni Eropa untuk mengatasi masalah limbah dan mendorong praktek yang lebih berkelanjutan dalam produksi dan konsumsi.
