Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendesak pemerintah untuk segera bertindak atas tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri tekstil yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Netty menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah untuk mencari solusi, agar tidak terkesan pasif di tengah permasalahan yang serius ini.
Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Agustus 2024, sebanyak 46.240 pekerja di industri tekstil terkena PHK. Situasi ini memprihatinkan karena setiap PHK bukan hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga mengindikasikan potensi tumbangnya industri-industri dalam negeri, yang tentunya akan berpengaruh negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Netty menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penyelenggaraan kegiatan seperti job fair, meskipun hal tersebut menarik minat masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa upaya ini tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan industri tekstil terpuruk. Alih-alih, pemerintah harus lebih berfokus pada kebijakan yang membantu perusahaan bangkit kembali, baik dari segi keuangan maupun operasional.
Salah satu penyebab utama dari kesulitan yang dialami oleh industri tekstil dan garmen Indonesia adalah ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan produk impor, terutama dari Cina. Produk-produk Cina dapat masuk ke pasar Indonesia dengan harga jauh lebih murah karena mendapatkan subsidi dan kemudahan lainnya dari pemerintah Cina. Selain itu, ada dugaan kuat tentang praktik jual dan impor ilegal yang semakin memperburuk situasi.
Untuk itu, Netty mengimbau pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor dan segera memberantas praktik ilegal yang merugikan industri lokal. Jika kondisi ini terus dibiarkan, industri tekstil dalam negeri akan semakin terpuruk, dan jumlah PHK akan terus meningkat. Hal ini, menurut Netty, tidak hanya akan menambah masalah ekonomi, tetapi juga menciptakan kecemasan di kalangan masyarakat, yang bertentangan dengan harapan membangun "generasi emas" di masa depan.
Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis dan konkret guna menyelamatkan industri tekstil dan mengurangi angka PHK yang terus meningkat, demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
