Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga, atau yang lebih dikenal sebagai Satgas Impor Ilegal, akan menyelesaikan masa tugasnya pada akhir 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa kelanjutan Satgas ini akan ditentukan oleh pemerintahan mendatang di bawah presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Menurut Zulhas, Satgas ini tidak dirancang sebagai solusi permanen, melainkan lebih sebagai tindakan sementara untuk mengatasi masalah impor ilegal. Meskipun demikian, ia menilai bahwa selama ini Satgas telah bekerja dengan cukup efektif dalam memberikan "shock therapy" kepada para pelaku impor ilegal. "Satgas itu bukan penyelesaian, cuma dia shock therapy saja, [tetapi efektivitasnya saat ini] sudah cukup, alhamdulillah," kata Zulhas di Bekasi, Jawa Barat, pada 26 September 2024.
Perlunya Pendekatan Baru dalam Pengawasan Impor Ilegal
Sejalan dengan pendapat Zulhas, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin, menekankan pentingnya mencari pendekatan baru untuk mengatasi masalah impor ilegal. Rusmin mengibaratkan Satgas seperti "antibiotik," yang efektivitasnya akan berkurang jika digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang lebih inovatif dan terintegrasi untuk menutup celah bagi masuknya produk ilegal ke pasar domestik.
Rusmin menegaskan bahwa salah satu langkah penting ke depan adalah memperkuat koordinasi antardaerah dalam hal pengawasan barang ilegal. Menurutnya, peran provinsi dalam pengawasan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. “Koordinasi antardaerah kita perkuat. Karena yang namanya pengawasan, ada provinsi, yang selama ini menurut saya belum jalan di provinsi itu,” tegasnya.
Komoditas yang Diawasi Satgas Impor Ilegal
Sejak mulai beroperasi pada 23 Juli 2024, Satgas Impor Ilegal mengawasi tujuh komoditas utama yang rentan terhadap masuknya produk ilegal. Komoditas tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesorinya, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, serta barang tekstil jadi lainnya. Tugas Satgas meliputi inventarisasi permasalahan terkait tata niaga impor, pemeriksaan perizinan, dan tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan impor.
Meskipun masa kerja Satgas akan berakhir pada akhir tahun, ada ketidakpastian apakah pemerintah mendatang akan memperpanjang masa tugas atau bahkan membentuk mekanisme baru yang lebih efektif. Dalam konteks ini, keputusan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan menjadi penentu apakah Satgas ini akan dilanjutkan atau tidak.
Tantangan di Masa Depan
Dengan kondisi pasar yang terus dibanjiri produk ilegal, khususnya di sektor tekstil, kosmetik, dan elektronik, langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah menjadi krusial. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan mekanisme sementara seperti Satgas, tetapi juga membangun kerangka regulasi dan pengawasan yang lebih berkelanjutan untuk melindungi pasar domestik dari produk ilegal.
Apakah Satgas ini akan diperpanjang di era Prabowo atau tidak, yang jelas masalah impor ilegal memerlukan perhatian serius dan langkah strategis jangka panjang dari pemerintahan mendatang.
