Sebanyak 101 pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia menyatakan penolakan terhadap rencana pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) atas produk benang filamen sintetik tertentu, yakni POY dan DTY, yang diimpor dari Tiongkok. Penolakan ini muncul sebagai reaksi atas rekomendasi kebijakan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), yang dinilai berisiko memperburuk kondisi industri TPT nasional.
Kebijakan BMAD dikhawatirkan akan menaikkan biaya produksi dan mengganggu rantai pasok bahan baku, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang sangat bergantung pada efisiensi dan keterjangkauan bahan baku impor. Biaya tambahan dari kebijakan tersebut dikhawatirkan akan menekan daya saing produk tekstil dalam negeri, mempersempit margin keuntungan, hingga berujung pada penutupan usaha.
Amril Firdaus, perwakilan dari PT Longdi Sejahtera Indonesia dan anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), menyatakan bahwa kebijakan ini hanya akan menguntungkan segelintir perusahaan saja. Sementara itu, ribuan perusahaan TPT lainnya justru terancam kolaps. Ia memperingatkan bahwa jika kebijakan ini tetap diberlakukan, sekitar 30 ribu pekerja di sektor tekstil berpotensi kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Sebagai bentuk penolakan, para pelaku industri TPT di wilayah Bandung telah menandatangani petisi yang mendesak pembatalan kebijakan BMAD tersebut. Mereka juga mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk bersama-sama menolak penerapan kebijakan yang dianggap kontra produktif ini.
Menurut para pelaku industri, pemberlakuan BMAD tidak hanya berpotensi menaikkan harga bahan baku dan biaya produksi, tetapi juga menyulitkan produsen dalam memasarkan produk, yang pada akhirnya dapat memicu badai PHK. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat, mendorong praktik impor bahan baku ilegal, serta memperbesar peredaran barang bekas atau thrifting di pasar domestik.
Dalam situasi global yang belum sepenuhnya stabil, pelaku industri TPT berharap pemerintah bersikap bijak dan berpihak pada keberlanjutan industri tekstil nasional, bukan justru memberatkan mereka dengan kebijakan yang memperparah tekanan yang sudah ada.
