Pemerintah berencana memperpanjang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) perdagangan atau tindakan safeguard untuk impor tekstil. Hal ini telah dibahas dalam rapat pleno yang baru saja digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), seperti yang diungkapkan oleh Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reny Yanita.

Latar Belakang Perpanjangan BMTP
Sebelumnya, pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain. PMK ini berlaku dari 27 Mei 2020 hingga 8 November 2022. Para pengusaha tekstil dalam negeri telah menantikan perpanjangan PMK ini selama dua tahun terakhir.

PMK 55/2020 diberlakukan atas semua negara kecuali 122 negara yang tercantum dalam lampiran PMK tersebut. Tarif BMTP yang diberlakukan merupakan tambahan bea masuk umum (MFN) atau bea masuk yang berlaku dalam mekanisme perjanjian kerja sama perdagangan.

"Kemungkinan pertengahan bulan ini sudah terbit (PMK perpanjangan PMK No 55/2020)," kata Reny di Jakarta, Senin (8/7/2024). Reny menjelaskan bahwa begitu selesai penyelidikan, hasilnya diserahkan kepada Ketua Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional, yang kemudian akan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk digelar rapat pleno lagi.

Tuntutan Industri Tekstil
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan perpanjangan BMTP dalam PMK No 55/2020 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, menurut Redma, pengajuan itu tidak mendapat respons yang memadai. "Perpanjangan safeguard tekstil yang sudah direkomendasi Menteri Perdagangan malah mandek di meja Bu Sri lebih dari satu tahun," kata Redma, Senin (8/7/2024).

Redma menambahkan bahwa sudah ada keputusan untuk memperpanjang, tetapi PMK-nya belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. "Ini masa berlakunya sudah habis, sudah ada keputusan diperpanjang, tapi Bu Sri belum mau keluarkan PMK-nya," ujarnya.

Selama dua tahun terakhir, APSyFI dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) telah mengirimkan tiga surat untuk bertemu dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Bea Cukai, namun tidak ada respons. Redma menekankan bahwa menurut aturan, safeguard berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang tiga kali.

Penantian Industri
Industri tekstil dalam negeri berharap bahwa perpanjangan BMTP ini segera direalisasikan untuk melindungi pasar domestik dari lonjakan impor yang dapat merugikan produsen lokal. Reny Yanita dan para pengusaha tekstil optimis bahwa PMK perpanjangan ini akan segera terbit, mengingat urgensi dan tekanan dari berbagai pihak terkait.

Dengan adanya perpanjangan ini, diharapkan industri tekstil nasional dapat lebih bersaing dan mengurangi dampak negatif dari impor yang tidak terkendali, serta mengatasi masalah PHK di sektor tersebut.