Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menyerukan agar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut serta dalam upaya mendukung kebangkitan industri tekstil nasional. Sektor ini, yang pernah menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia, saat ini tengah mengalami tantangan besar akibat tingginya jumlah barang impor yang membanjiri pasar domestik, sehingga menyulitkan industri tekstil lokal untuk bersaing.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari Media Indonesia pada Senin, 16 September 2024, Supratman menekankan pentingnya sektor manufaktur, termasuk industri tekstil, yang memiliki karakteristik padat karya. "Saya titip tidak hanya terfokus pada industri yang berbasis sumber daya alam, tapi juga manufaktur menjadi yang sangat urgen bagi kita karena itu padat karya juga," ungkapnya.
Tantangan dan Pentingnya Dukungan Kadin
Industri tekstil Indonesia tengah berada di ambang krisis. Selain harus bersaing dengan produk impor, sektor ini juga menghadapi tantangan dalam hal daya saing di pasar ekspor. Supratman menekankan bahwa Kadin, sebagai organisasi yang menaungi pengusaha, memiliki peran penting dalam mencari solusi atas tantangan ini. Salah satu solusi yang ia sampaikan adalah meningkatkan investasi di sektor manufaktur tekstil dan melakukan substitusi impor bahan baku.
Lebih lanjut, Supratman berharap agar Kadin dapat mendorong perkembangan industri tekstil domestik, bukan hanya berfokus pada ekspor, melainkan juga mengurangi ketergantungan pada produk impor. "Minimal kalau kita ingin membangun industri berbasis ekspor, setidak-tidaknya satu. Kalau pun kita belum bisa ekspor artinya mensubtitusi impor itu sudah jauh lebih bagus dalam membantu pemerintah," jelasnya.
Rencana Pengesahan APBN dan Dampaknya bagi Sektor Industri
Dalam waktu dekat, pemerintah bersama DPR akan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yang direncanakan pada 19 September 2024. Supratman menyebutkan bahwa APBN senilai Rp3.500 triliun tersebut mencakup anggaran belanja modal yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengakui bahwa anggaran ini tidak akan cukup untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yakni 8 persen.
Maka dari itu, keterlibatan pengusaha dalam memacu investasi sangat diharapkan. "Kehadiran teman-teman pengusaha yang tergabung dalam Kadin ini menjadi dua sisi mata uang, sekalipun beda sisinya tapi satu kesatuan antara pemerintah dan pengusaha," ujarnya.
Harapan pada Pertumbuhan Investasi untuk Menyerap Tenaga Kerja
Pemerintah juga menghadapi tantangan dari sisi ketenagakerjaan. Setiap tahunnya, penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya mampu menampung 250 ribu hingga 600 ribu tenaga kerja baru. Sementara itu, jumlah lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah yang memasuki angkatan kerja jauh lebih besar. Oleh karena itu, investasi dari sektor swasta, baik besar maupun kecil, sangat diharapkan untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah.
Supratman menekankan bahwa setiap peningkatan 1 persen dalam pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi senilai Rp1.000 triliun hingga Rp1.200 triliun. Dengan keterbatasan ruang fiskal pemerintah, kontribusi dari sektor swasta menjadi krusial. "Ruang fiskal pemerintah sangat terbatas karena itu kehadiran teman-teman tidak hanya untuk belanja modal yang disiapkan pemerintah, tapi investasi dari teman-teman juga sangat diharapkan," tambahnya.
Permintaan Menkumham Supratman Andi Agtas kepada Kadin Indonesia untuk mendukung industri tekstil menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi tantangan ekonomi. Dukungan Kadin melalui investasi dan pengurangan ketergantungan impor diharapkan mampu membangkitkan kembali industri tekstil yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.
