Pemerintah mengambil langkah cepat dalam menghadapi tantangan di sektor industri yang berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai solusi menyeluruh dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan dari hulu hingga hilir. Satgas ini dirancang sebagai wadah koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan penanganan PHK dilakukan secara terintegrasi.
Yassierli menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam perumusan kebijakan. Ia menyatakan bahwa langkah ini merupakan respons atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan perlunya melindungi pekerja dan menjaga kesinambungan sektor industri nasional. Satgas PHK nantinya akan berfungsi sebagai forum koordinasi yang membahas serta menangani akar persoalan yang selama ini menjadi pemicu utama terjadinya PHK massal.
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menambahkan bahwa meskipun kondisi investasi di beberapa sektor strategis seperti industri pengolahan dan pertambangan mulai menunjukkan tren positif, kewaspadaan tetap diperlukan. Ia optimistis, dengan dukungan kebijakan yang tepat, potensi lonjakan PHK dapat ditekan. Pemerintah disebut terus memperkuat daya tahan sektor industri dalam menghadapi tekanan global.
Di sisi lain, sektor keuangan juga turut berperan dalam mendukung ketahanan industri nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini memfokuskan upaya pada penguatan pembiayaan berkelanjutan, khususnya bagi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang saat ini menghadapi tantangan serius akibat persaingan global serta dinamika pasar yang tidak menentu.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa industri TPT memiliki potensi besar baik di pasar domestik maupun internasional. Namun, sejumlah hambatan struktural seperti tingginya biaya logistik dan dominasi pasar ekspor tertentu masih menjadi tantangan utama. Untuk itu, OJK mendorong pendekatan “Indonesia Incorporated” sebagai solusi jangka panjang. Pendekatan ini mengedepankan sinergi antara pemerintah, BUMN, perbankan, dan pelaku industri guna menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Dengan upaya terpadu ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas industri nasional sekaligus meminimalkan dampak sosial ekonomi dari potensi PHK. Koordinasi lintas sektor dan respons kebijakan yang cepat diharapkan mampu menjaga daya saing industri Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung.
