Lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) membuat Jawa Barat harus segera mencari jalan keluar untuk menekan angka pengangguran. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhamad Nur, menilai bahwa kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sektor-sektor padat karya lain di luar industri TPT, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pertanian, perkebunan, serta pariwisata.
Menurutnya, meski industri TPT tengah menghadapi tekanan berat akibat berbagai permasalahan, sektor-sektor lain masih memiliki potensi besar untuk tumbuh. “Sektor-sektor seperti UMKM dan pertanian memiliki room for growth yang bisa diandalkan sehingga dapat menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Barat ke depan,” ujarnya.
Nur juga menyebut bahwa tren global saat ini mulai berpihak pada produk-produk lokal, termasuk hasil produksi UMKM Indonesia. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendorong ekspor dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah. “Mudah-mudahan ke depan anomali ini tidak terus menerus terjadi, karena tekanan pada industri padat karya seperti tekstil cukup signifikan,” imbuhnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal III/2025 tercatat sebesar 5,20% secara tahunan, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Namun, paradoks muncul karena tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2025 justru meningkat menjadi 6,77%, atau sekitar 1,78 juta orang.
Meski demikian, ada sinyal positif dari proyeksi peningkatan belanja pemerintah pada tahun depan yang diperkirakan akan memicu pertumbuhan sektor usaha dan penyerapan tenaga kerja. “Kelihatannya tahun depan akan ada peningkatan belanja dari pemerintah, ini akan memberikan dorongan yang luar biasa,” tutur Nur.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menambahkan bahwa peningkatan investasi padat karya menjadi kunci utama untuk mengurangi pengangguran. Walau sebagian besar investasi di Jawa Barat saat ini masih bersifat padat modal dan teknologi, potensi penyerapan tenaga kerja tetap besar. “Salah satunya investasi BYD yang kemungkinan akan membutuhkan hingga 18.000 tenaga kerja jika sudah beroperasi penuh,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah berupaya menarik investasi di berbagai sektor, termasuk pengembangan kawasan pesisir yang masih belum optimal. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi terus dilakukan agar lulusan lebih siap masuk ke dunia industri.
Herman menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri menjadi kunci agar penurunan angka pengangguran dapat tercapai secara signifikan. “Harus gotong royong agar penurunan pengangguran bisa lebih cepat. Kita targetkan akhir tahun ini bisa turun lagi ke angka 6,75%,” pungkasnya.
