Dalam upaya melindungi industri tekstil dalam negeri, pemerintah Indonesia akan menerbitkan sejumlah kebijakan baru. Langkah ini diumumkan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas dengan beberapa menteri terkait, membahas ancaman yang dihadapi oleh industri tekstil lokal. Kebijakan Jangka Pendek Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa pemerintah akan segera menerapkan peraturan untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Salah satu langkah utama yang akan diambil adalah penerbitan peraturan menteri keuangan yang mencakup instrumen pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk antidumping (BMAD).

"Disepakati bahwa TPT dan pakaian jadi, elektronik, alas kaki, keramik, dan tas akan dikenakan BMTP dan bea masuk antidumping sekaligus," ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/6).

Kebijakan Jangka Panjang
Selain kebijakan jangka pendek, pemerintah juga merencanakan aturan jangka panjang untuk lebih memperkuat industri tekstil dalam negeri. Zulhas menjelaskan bahwa aturan ini bisa berupa peraturan menteri perdagangan baru atau kebijakan lain yang masih dalam tahap perumusan.

Penerbitan kebijakan ini merupakan respons terhadap keluhan dari para pelaku industri tekstil yang menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan risiko penutupan usaha. "Sementara merumuskan melindungi dalam jangka panjang, apakah balik ke Permendag 8 atau menyusun aturan baru nanti kami akan kabari lebih lanjut," tambah Zulhas.

Dukungan dari Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung langkah ini dengan menyatakan bahwa peraturan menteri keuangan terkait BMTP dan BMAD akan diterbitkan setelah ada permintaan resmi dari Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

"Jadi, permenkeu BMTP dan BMAD nanti prosedurnya akan kita follow up berdasarkan dari permintaan mendag dan menperin," ujar Sri Mulyani.

Implikasi Kebijakan
Penerapan BMTP dan BMAD diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi industri tekstil dalam negeri dari lonjakan impor yang tidak terkendali dan praktik dumping yang merugikan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mendukung keberlanjutan industri tekstil di Indonesia.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan yang efektif dan koordinasi antar kementerian terkait.

Kebijakan pengenaan BMTP dan BMAD merupakan langkah konkret pemerintah dalam melindungi industri tekstil nasional. Dengan adanya kebijakan jangka pendek dan rencana untuk aturan jangka panjang, diharapkan industri tekstil Indonesia dapat terus berkembang dan bersaing di pasar global tanpa harus khawatir dengan ancaman impor yang merugikan.