Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang mengancam menenggelamkan kapal penyelundup tekstil. Namun, KSPN juga mendesak pemerintah untuk tidak hanya menghukum alat penyelundupan, tetapi juga menindak para importir besar yang berada di balik praktik ilegal tersebut.
Presiden KSPN, Ristadi, menekankan bahwa penanganan penyelundupan harus mencakup pemberian sanksi pidana kepada para pelaku utama. “Kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo, tetapi kebijakan ini harus menyasar para pemain besar, bukan hanya alat penyelundupnya,” ujar Ristadi pada Selasa (31/12/2024).
Dalam empat tahun terakhir, KSPN terus menyerukan perhatian serius terhadap industri tekstil domestik, yang menjadi salah satu sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Indonesia. Buruh berharap pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang mampu mencegah penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ristadi menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya PHK di sektor tekstil adalah dominasi barang impor, termasuk barang ilegal, di pasar domestik. Barang-barang ini tidak hanya mendominasi pasar konvensional tetapi juga marketplace, dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. “Ratusan ribu pekerja sektor tekstil, garmen, dan sepatu sudah kehilangan pekerjaan, dan jutaan lainnya berada di ambang PHK,” jelasnya.
Seruan Kebijakan Komprehensif
KSPN meminta pemerintah untuk segera merancang aturan yang melindungi produk tekstil lokal dari serbuan barang impor. Ristadi menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus bersifat komprehensif, bukan hanya tindakan teknis seperti menenggelamkan kapal penyelundup. “Diperlukan pendekatan yang strategis untuk melindungi pasar domestik,” imbuhnya.
Selain itu, KSPN menyoroti pentingnya kehadiran pejabat dengan integritas dan keberanian dalam mengeksekusi keputusan presiden terkait pemberantasan impor ilegal. Buruh juga mengkritik adanya oknum di Ditjen Bea dan Cukai serta petugas pelabuhan yang diduga mempermudah masuknya barang impor ilegal.
“Kondisi 2025 menunjukkan bahwa meski sebagian pekerja menikmati kenaikan upah minimum, ribuan lainnya sudah terjadwal untuk PHK akibat turunnya pesanan,” ujar Ristadi.
Komitmen Presiden Prabowo
Dalam forum Musrenbangnas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ancamannya untuk menenggelamkan kapal penyelundup sebagai bagian dari upaya menghentikan kebocoran anggaran dan melindungi kedaulatan negara. Ia menyebut bahwa penyelundupan tekstil tidak hanya mengancam industri lokal tetapi juga kehidupan ratusan ribu pekerja yang bergantung pada sektor tersebut.
“Kita harus memastikan aparat pemerintah dapat menghentikan penyelundupan yang membahayakan kedaulatan dan perekonomian Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi awal dari reformasi menyeluruh dalam melindungi industri tekstil nasional, yang selama ini menjadi salah satu pilar ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia.
