Perbedaan pandangan di internal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengenai penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk benang filamen menuai sorotan dari pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil, menilai perbedaan sikap ini justru melemahkan posisi organisasi di tengah tekanan besar yang dihadapi industri.
Farhan menegaskan bahwa Indonesia memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi global. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan proteksi, termasuk tarif tambahan bagi produk impor dari negara tertentu. Menurutnya, Indonesia perlu melakukan langkah serupa untuk melindungi industri dalam negeri dari banjir produk murah, khususnya dari China, yang berpotensi menguasai pasar lokal dan melemahkan produsen domestik.
Polemik internal Apindo terlihat dari perbedaan pendapat antara Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, yang mengakui adanya ancaman dumping dari China, dan Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, yang secara tegas menolak penerapan BMAD. Perbedaan sikap ini dinilai Farhan membingungkan dan kontraproduktif. Ia bahkan meminta agar Ketua Bidang Perdagangan dievaluasi karena sikapnya yang tidak sejalan dengan pimpinan tertinggi Apindo.
Farhan mengingatkan bahwa industri TPT merupakan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja. Saat ini, aktivitas polimerisasi industri benang filamen terhenti, sehingga diperlukan perlindungan pasar domestik agar sektor ini tidak semakin terpuruk. Ia menekankan bahwa negara harus hadir untuk menyelamatkan kepentingan umum, sementara Apindo perlu bersikap konsisten dan tegas.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, turut menegaskan pentingnya menjaga pasar dalam negeri bagi industri tekstil, baik hulu maupun hilir. Menurutnya, ketersediaan bahan baku lokal sangat penting bagi industri kecil dan menengah (IKM) garmen yang selama ini tidak membutuhkan izin impor. Jika pabrik-pabrik polyester berhenti beroperasi, pasokan bahan baku akan terganggu dan memicu gejolak di sektor hilir. Nandi pun menegaskan bahwa seluruh mata rantai industri tekstil harus tetap bersatu demi menjaga keberlangsungan pasar yang telah dibangun sejak lama.
