Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) melontarkan tudingan serius terkait keterlibatan sejumlah pejabat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam jaringan mafia impor tekstil. Dugaan ini dinilai sebagai salah satu penyebab melemahnya industri tekstil dalam negeri yang terus tergerus oleh produk impor murah.

Direktur Eksekutif KAHMI, Agus Riyanto, menyebutkan bahwa harapan terhadap kebijakan pengetatan impor semakin tipis akibat kuatnya pengaruh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan besar di balik bisnis impor. Ia menegaskan, beberapa oknum pejabat Kemenperin diduga aktif dalam jaringan mafia tersebut sehingga aturan lebih berpihak pada importir besar ketimbang melindungi produsen lokal.

Menurut Agus, praktik mafia impor tekstil tidak hanya merugikan pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga mengancam keberlangsungan tenaga kerja di sektor manufaktur. Ribuan pekerja disebut terancam kehilangan pekerjaan seiring semakin banyaknya pabrik yang gulung tikar karena kalah bersaing.

KAHMI menilai mafia impor turut menyebabkan harga bahan baku dalam negeri tidak kompetitif, yang semakin memperburuk kondisi bisnis tekstil nasional. Oleh karena itu, mereka mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan menelusuri dugaan keterlibatan pejabat Kemenperin agar praktik mafia impor bisa diberantas.

“Ini soal keberpihakan negara kepada rakyatnya. Apakah kita rela melihat industri tekstil nasional hancur hanya karena kepentingan segelintir orang?” tegas Agus.

Pemerintah sebelumnya sempat menjanjikan penataan ulang tata niaga impor untuk memperkuat industri dalam negeri. Namun, hingga kini realisasi kebijakan tersebut masih minim. Pihak Kemenperin sendiri belum memberikan tanggapan atas tudingan KAHMI terkait mafia impor ini.