Industri tekstil Uni Eropa kini berada di persimpangan jalan yang krusial antara ambisi ramah lingkungan dan realitas teknis yang carut-marut. Sebuah laporan terbaru dari Centre for European Policy Studies (CEPS), sebuah lembaga pemikir terkemuka yang berbasis di Brussel, mengeluarkan peringatan keras bahwa kebijakan Digital Product Passport (DPP) milik Uni Eropa terancam gagal total dalam mendorong daur ulang tekstil skala besar. Masalah utamanya bukanlah ketiadaan teknologi daur ulang, melainkan adanya jurang data digital yang dalam dan rendahnya digitalisasi di sepanjang rantai nilai industri.
Kondisi ini sangat mendesak mengingat data dari Badan Lingkungan Eropa (EEA) menunjukkan fakta yang suram: hampir 75 persen tekstil pascakonsumsi di Uni Eropa berakhir di insinerator atau lahan pembuangan sampah. Setiap tahunnya, diperkirakan ada lebih dari 5 juta ton limbah tekstil yang salah kelola. CEPS menyoroti bahwa sektor tekstil masih sangat terpaku pada model produksi linear yang membuang sumber daya berharga. Transisi menuju sistem alat digital yang tahan lama dan sirkular dianggap sebagai harga mati untuk mengurangi emisi dan ketergantungan pada sumber daya perawan.
Di tengah tantangan ini, proyek PESCO-UP muncul sebagai inisiatif strategis berdurasi empat tahun yang didanai oleh Horizon Europe. Proyek yang dipimpin oleh pusat penelitian VTT Finlandia ini berupaya menjembatani kesenjangan informasi melalui pengembangan Digital Material Passport (DMP). Berbeda dengan DPP yang mencakup informasi produk secara umum bagi konsumen, DMP dirancang khusus untuk pelaku rantai nilai dengan fokus mendalam pada komposisi material, konstruksi kain, hingga data rantai kepemilikan. "DMP berfokus secara spesifik pada material daripada keseluruhan produk, dan hanya menargetkan aktor rantai nilai daripada menyertakan konsumen," tulis kebijakan singkat tersebut untuk menjelaskan pentingnya spesifikasi data dalam daur ulang.
Upaya ini menjadi sangat teknis karena PESCO-UP menargetkan efisiensi pemrosesan material hingga 95 persen dari campuran poliester dan katun (PES/CO), yang selama ini dikenal sangat sulit dipisahkan. Melalui wawancara dengan 20 perusahaan lintas sektor, ditemukan bahwa kendala utama di lapangan adalah kurangnya interoperabilitas data. Tanpa standar data yang jelas, informasi mengenai bahan kimia atau jenis serat sering kali hilang saat pakaian berpindah tangan dari produsen ke pendaur ulang.
Menanggapi temuan tersebut, para ahli di balik PESCO-UP mendesak pembuat kebijakan untuk segera menetapkan prioritas data yang jelas dan mendukung kesadaran konsumen. Hal ini menjadi krusial karena Delegated Act untuk tekstil di bawah kerangka ESPR diharapkan akan terbit pada tahun 2027, dengan rencana penerapan DPP secara menyeluruh pada tahun 2033. Jika celah data ini tidak segera ditambal, ambisi Eropa untuk mengubah limbah menjadi pakaian baru hanya akan menjadi tumpukan dokumen digital tanpa dampak nyata di lapangan. Kolektivitas antara inovasi teknologi dan ketegasan kebijakan menjadi satu-satunya cara agar gunung sampah tekstil tidak terus menghantui daratan Eropa.
