Pemerintah berencana membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru yang secara khusus bergerak di sektor tekstil sebagai upaya memperkuat ketahanan industri nasional di tengah tekanan kebijakan tarif global. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026.
Airlangga menyampaikan, industri tekstil dan garmen saat ini berada di garis terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif Amerika Serikat. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu membangun entitas baru yang lebih adaptif dan modern. BUMN tekstil yang akan dibentuk nantinya tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali perusahaan tekstil lama, melainkan menciptakan fondasi baru bagi penguatan industri nasional.
Rencana pembentukan BUMN tekstil tersebut didasarkan pada hasil studi yang telah rampung dan akan dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan penguatan industri tekstil dan produk tekstil. Roadmap ini disiapkan untuk memperkuat struktur industri dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia di pasar global.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar USD6 miliar melalui BPI Danantara. Dana ini akan dialokasikan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, serta mendorong peningkatan ekspor sektor tekstil. Pemerintah menargetkan ekspor tekstil nasional dapat meningkat signifikan dari sekitar USD4 miliar menjadi USD40 miliar dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.
Airlangga mengakui, saat ini industri tekstil nasional masih menghadapi sejumlah kelemahan pada rantai nilai, terutama pada sektor produksi benang, kain, serta proses dyeing, printing, dan finishing. Dengan kehadiran BUMN tekstil baru, pemerintah berharap dapat mendorong modernisasi industri, pendalaman rantai pasok, serta peningkatan efisiensi produksi secara menyeluruh.
Selain sektor tekstil, pemerintah juga berencana memperkuat industri elektronik, khususnya semikonduktor, yang dinilai masih menjadi celah besar dalam struktur industri nasional. Investasi awal di sektor ini diperkirakan berada pada kisaran USD120 juta hingga USD250 juta dan berpotensi meningkat hingga USD1 miliar.
Pemerintah menargetkan kebangkitan industri semikonduktor sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Presiden Prabowo telah mengarahkan agar investasi di sektor ini menjadi prioritas, dengan dukungan pendanaan pemerintah, sehingga Indonesia dapat lebih defensif dalam menghadapi perang tarif global yang tengah berlangsung.
